Kebijakan Bantuan Sosial, Upaya Pemerintah Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia
Penulis : Jeflin Yahniar Laoli, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas
“Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia”, begitu bunyi sila ke-5 Pancasila. Namun realitanya, ketidaksetaraan ekonomi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Ada banyak rakyat miskin yang masih menderita dan tak mampu menghidupi diri sendiri. Ini tentu menjadi salah satu permasalahan utama yang berusaha dituntaskan oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menginisiasi program bantuan sosial yang merupakan suatu bentuk dukungan yang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
Program bansos ini merupakan salah satu kebijakan yang penting bagi pemerintah dalam memberikan stimulus bagi perekonomian pada saat krisis ekonomi dampak Covid-19. Hingga tahun 2023, program bansos ini juga masih dilanggengkan oleh pemerintah. Sri Mulyani dalam Press Statement THR dan Gaji 13, Rabu (29/3/2023), menyatakan bahwa anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sendiri mencapai Rp476 Triliun di APBN 2023. Bahkan pada Konferensi Pers APBN KiTA, Jumat (15/12/2023), Sri Mulyani menyatakan bahwa kemenkeu menggelontorkan Rp9 T tambahan bagi kemensos untuk kepentingan program bansos (BLT EL Nino). Dari kebijakan bansos yang diambil pemerintah di tahun 2023 ini, terlihat bahwa salah satu fokus utama pemerintah adalah pengentasan kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Tujuan utama pemerintah memang social welfare masyarakat, di mana pemerintah berusaha mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam perspektif ekonomi, bansos ini juga berfungsi untuk menjaga daya beli masyarakat, yang berimplikasi juga demi terjaganya pergerakan roda perekonomian. Misal terjadi kenaikan harga pangan dan rakyat miskin tidak mampu untuk membeli, maka rakyat miskin tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan daya belinya dengan adanya bansos dari pemerintah. Sehingga, kebijakan bansos ini merupakan salah satu alat penting yang digunakan pemerintah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat sekaligus perekonomian.
Bansos yang Tak Sepenuhnya Tepat Sasaran
Lalu, bagaimana implementasinya? Pemerintah memberikan bansos dalam beberapa bentuk seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BNPT), dsb. Bantuan-bantuan ini didistribusikan oleh kementrian terkait kepada target program atau masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kriteria tiap program bantuan. Namun, kendalanya adalah target penerima bantuan ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Berdasarkan data Bappenas tahun 2020 terhadap tingkat akurasi penyaluran program tahun 2019, terdapat permasalahan dalam hal akurasi program bansos. Contohnya, akurasi program BPNT yang hanya 44% dan PKH yang hanya 42,6%. Dengan kata lain, terdapat keluarga yang seharusnya tidak menerima bansos malah menerimanya, begitupun sebaliknya.
Kesempatan dalam Kesempitan
Selain itu, salah satu penyebab beberapa masyarakat tidak mendapatkan bansos seperti yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan program adalah adanya oknum pejabat yang korupsi. Program bansos yang masif – terutama bansos penanganan pandemi Covid-19 – ternyata menjadi kesempatan emas bagi beberapa oknum untuk ikut mengambil keuntungan dari warga miskin target bansos. Salah satu kasus terbesar adalah korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial yang kala itu menjabat (2019-2020), Juliari Batubara, dalam pengadaan bansos penanganan Covid-19. Bahkan pada tahun 2023, KPK masih menangkap tersangka terlibat kasus korupsi tersebut. Pada Selasa (19/09/2023), KPK berhasil menahan enam tersangka kasus korupsi bansos 2020 setelah masa penyelidikan yang panjang. Ini menunjukkan bahwa program bansos ini memiliki celah yang besar untuk dinikmati oknum tak bertanggung jawab yang merampas hak rakyat Indonesia.
Jadi, Bansos sebenarnya Untuk Siapa?
Kebijakan bansos diadakan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan. Namun, dalam implementasinya, terdapat banyak hambatan atau penyelewengan dalam distribusinya. Meskipun target utama adalah rakyat miskin yang membutuhkan, adanya ketidakakuratan distribusi bansos dan maraknya kasus korupsi menyebabkan bansos ini bukan semata-mata dinikmati rakyat yang membutuhkan. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program bansos. Seperti perbaikan sistem distribusi dan upgrade data kemiskinan yang dilakukan Kemensos dengan harapan bansos akan lebih tepat sasaran, serta penegakkan hukum untuk kasus penyelewengan bansos.
Dari perspektif dampak kebijakannya, persentase kemiskinan tahun 2021 semester I (10,14%) yang terus menunjukkan tren penurunan hingga pada tahun 2023 semester I (9,7%) menunjukkan bahwa program bansos secara tidak langsung dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa meski implementasinya belum sempurna, program bansos ini tetap berperan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi, meskipun terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan, tugas utama pemerintah adalah meningkatkan efektivitas program dan perbaikan sistem distribusi. Kemudian, adanya peningkatan dana bansos yang digelontorkan pemerintah di 2023 ini, sebaiknya disertai dengan perbaikan sistem distribusi dan pengawasan ketat. Dengan begitu, bansos yang diperuntukkan warga miskin benar-benar dinikmati oleh warga yang membutuhkannya. Ini juga akan berimplikasi pada tercapainya tujuan utama kebijakan yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
