1514 Ambulans, Helikopter, Pesawat dan Jalan Rp 600 M: Janji Helmi Melanggar Inpres dan SE Mendagri
"Dari mana duitnya? Kalau dompet APBD rapuh, rakyat yang akhirnya membayar lewat beban tinggi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan retribusi lainnya."
Opini Publik | Vox Populi Vox Dei
JurnalBengkulu.com - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan unjuk gigi dengan program populis: 1 Desa 1 Ambulans — total 1.514 unit, semua gratis. Ditambah rencana hibah helikopter ke Polda Bengkulu (Rp 24–50 miliar) dan rehab rumah dinas (6 miliar), rencana pembelian pesawat perintis untuk Enggano (Rp 30–60 miliar), plus proyek jalan Rp 600 miliar yang sedang dikerjakan yang diduga tak jelas dasar hukumnya.
Di depan kamera, semua tampak indah: rakyat terbantu, pembangunan merata. Di neraca fiskal? Belum tentu.
Beban Besar Program Ambulan, Dompet APBD Kecil
Mobil ambulans Daihatsu Gran Max lengkap modifikasi medis: Rp 200–800 juta/unit. Kalau 1.514 unit:
Minimal: Rp 302,8 miliar
Maksimal: Rp 1,2 triliun
Belum termasuk biaya operasional tahunan Rp 90–180 miliar. Sumber dana? Hanya mengandalkan PAD Bengkulu Rp 900 miliar–1 triliun, yang 66% ditopang Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak BBM — pungutan yang sudah dikeluhkan berat oleh rakyat dan diler kendaraan.
Kondisi ekonomi Bengkulu: provinsi termiskin kedua di Sumatera setelah Aceh, daya beli rendah, target pajak rawan meleset.
Sebagai perbandingan, Transfer ke Daerah (TKD) Bengkulu Tahun Anggaran 2025 hanya Rp 1,3 triliun (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025). Dengan porsi belanja wajib lain, anggaran gembar-gembor ini makin tampak mustahil tanpa mengorbankan sektor esensial.
Program Bantu Rakyat Helmi Melanggar Prinsip Efisiensi
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/883/SJ Tahun 2025 menegaskan:
Belanja daerah harus efisien, fokus, mendesak, berdampak langsung, dan tidak membebani fiskal jangka panjang.
Jika program ambulans raksasa, helikopter, pesawat perintis, hingga proyek jalan Rp 600 M hanya bertumpu pada PAD rapuh dan TKD terbatas, ini potensi pemborosan fiskal yang membahayakan generasi berikutnya.
Pendapat Para Ahli: Bahaya Janji Populis Tanpa Hitung Fiskal
Ekonom senior Prof. Faisal Basri:
“Janji politik tanpa hitungan fiskal yang matang hanya akan melahirkan moral hazard — rakyat dijanjikan gratis, tapi APBD jebol, rakyat juga yang menanggung.”
Pakar kebijakan publik Prof. Sri Mulyani Indrawati:
“Populisme fiskal tanpa disiplin anggaran adalah jebakan utang generasi mendatang. Belanja harus efisien, transparan, dan berkelanjutan.”
Ahli ekonomi pembangunan Prof. Joseph E. Stiglitz (Nobel Ekonomi):
“Populist spending without revenue certainty is political short-termism at its worst. The poor pay the price when the bill comes due.”
(Globalization and Its Discontents Revisited, 2018)DPRD & Publik Tidak Boleh Diam
Dengan beban fiskal ini pertanyaan;
1. Sudah resmi di KUA-PPAS dan APBD 2025?
2. Bagaimana pola operasionalnya?
3. Siapa menjamin target PAD & TKD cukup?
4. Program esensial mana yang akan dikorbankan jika target meleset?
Vox Populi Vox Dei
Rakyat Bengkulu tidak butuh ambulans yang mati solar, atau helikopter jadi monumen mewah. Yang dibutuhkan: pelayanan nyata, prioritas jelas, dan APBD yang waras.
Janji tanpa melihat dompet isi APBD yang minus= mewariskan tagihan hutang APBD tahun berikutnya. Rakyat harus kompak bersuara karena diam berarti kalah dan abai.
