9 Kabupaten Di Provinsi Bengkulu Terdampak Cuaca Buruk, Ini Tanggapan DPRD Provinsi Bengkulu

jurnalbengkulu.com- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu mencatat, 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu menciptakan banjir dan tanah longsor periode 4-7 februari 2022. Akibat dari cuaca ekstrem yang melanda Provinsi Bengkulu dengan curah hujan yang tinggi.

Dari catatan BPBD, 1.407 rumah singgah, 2 unit sekolah terendam, 4 unit fasilitas umum terendam, 3 unit kantor terendam. 10 unit rumah rusak ringan, 3 unit rumah berat. 87 hektare sawah terendam, 4 hektare kolam rusak. 1 bendungan rusak dan 1 jembatan rusak.

Dikatakan anggota DPRD Provinsi Bengkulu Suimi Fales, bahwa hujan tidak bisa kita hindari dan pasti akan tetap ada, hanya saja bagaimana kita dalam mencegah dan mengupayakan agar banjir tidak terjadi lagi. Banjir bisa terjadi karena beberapa faktor, selain faktor cuaca, faktor perilaku manusia juga menentukan tidak terjadinya banjir.

Jadi terkait banjir yang melanda provinsi Bengkulu itu akibat curah hujan yang sangat tinggi, setiap tahun pasti terjadi Seperti kota Bengkulu yang menjadi langganan banjir. Pemerintah berusaha untuk mengatasi banjir itu paling tidak memberikan edukasi masyarakat jika ada banjir melakukan upaya upaya diri itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penyebab bahwa hutan atau pohon sudah banyak di tebang sehingga untuk penyerpan udara ke dalam tanah itu menjadi berkurang sehingga terjadi banjir dan longsor dimana mana,” Kata Dewan PKB dapil I Kota Bengkulu, Selasa (08/02/2022)

Lebih lanjut dikatakan politik berdarah serawai ini, penanggulangan bencana banjir memang harus segera di atasi. Pemerintah harus lebih sigap jika mulai masuk bulan-bulan penghujan, seperti antisipasi yang sigap dan tanggap sehingga dampak dari hujan ini bisa lebih banyak teratasi.

Memang panggul ini tidak hanya terfokus pada peran pemerintah provinsi saja, tetapi pemerintah kabupaten dan peran masyarakat juga, agar adanya tindak kerja sama antara satu dengan yang lain.

“Untuk menanggulangi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah harus bersinergi agar banjir dapat diatasi, pemerintah provinsi hanya mengandalkan pemerintah kabupaten itu juga tidak akan menyelesaikan masalah, begitu juga sebaliknya. Mudah mudahan banjir di provinsi Bengkulu ini bisa teratasi dan peran masyarakat juga sangat penting dalam mengatasi bencana ini,” sambungnya.

Selain itu, Anggota DPRD Provinsi Komisi I, Jonaidi, SP yang berkaitan dengan Kota banjir dikota yang cukup parah, harus ada perubahan tata ruang kota yang harus di perbarui lagi sebagai tugas utama walikota Provinsi Bengkulu pada saat ini.

“Walikota harus evaluasi tata ruang peruntukan ruang terutama menyangkut pemukiman pemukiman. Sekarang di kota itu ada Kawasan resapan air yang dulunya tempat rawa sekarang dibuat menjadi perumahan semua. Ini menjadi masalah besar di kota karena seluruh daerah resapan udara di kota ini dibuat dan di bangun menjadi pemukiman sehingga tidak ada lagi daerah untuk menyerap udara dan ketika banjir pasti akan melewati daerah-daerah tersebut.” terang Jonaidi

Selain membahasa tentang tata ruang kota, Dewan juga mengangkat masalah perizinan pembangunan pada lokasi yang memang dulunya merupakan lokasi resapan udara. Seharusnya walikota meninjau ulang kebijakan ini dan baru lagi agar ruang kota ini benar-benar tertata antara ruang hijau dan ruang pemukiman. Mudah-mudahan dengan kebijakan dan pengevaluasian terhadap tata ruang ini dapat mengurangi bahkan mencegah terjadinya banjir di daerah pemukiman penduduk.

Walikota harus mengevaluasi dan tunda bila perlu perizinan, terutama perizinan pembangunan, perumahan yang berada di Kawasan resapan air salah satunya daerah sawah saat ini merupakan salah satu daerah resapan air sekarang sudah menjadi perumahan semua. Walikota harus mampu memperhatikan tata ruang kota, coba bayangkan apa jadinya kota 10 atau 20 tahun jika tidak evaluasi atau walikota menyiapkan ruang untuk resapan udara,” tutup Jonaidi SP. (Adv)