CARUT MARUT KOMUNIKASI PUBLIK 200 HARI PEMERINTAHAN PRABOWO GIBRAN
Oleh : Adjie Faturrahman, Mahasiswa Universitas Bengkulu
"Communication leads to community, that is, to understanding, intimacy and mutual valuing"
-Rollo Reece May, American psychologist and author200 hari pemerintahan Prabowo Gibran, berbagai dinamika komunikasi publik yang buruk dari pemerintah menunjukkan berbagai penyimpangan narasi dan tidak konsistennya penyampaian pesan dari pemerintah kepada masyarakat. Prabowo Subianto Presiden ke-8 Republik Indonesia yang secara resmi dilantik pada 20 oktober 2024 dikenal dengan gaya komunikasi yang langsung, kuat dan lugas dan sering kali disampaikan dengan muatan emosional yang cenderung kuat.
Ungkapan "Ndas mu" etik adalah salah satu bentuk contoh krisis komunikasi publik yang terjadi pada presiden, meskipun pernyataan tersebut disampaikan dalam forum internal partai gerindra, dilansir dari kompas.com prabowo mengklarifikasi ucapannya tersebut dengan menyatakan"itu diantara keluarga kita bicara dan itu kan bicara orang banyumas biasalah bicara-bicara begitu,". akan tetapi sebagai presiden indonesia yang dikenal dengan budaya ramah seakan menimbulkan pertanyaan terhadap citra kepemimpinannya, kembali lagi saat ucapan tersebut tersiarkan kepada publik maka itu sudah termasuk bukan sekedar form internal lagi mencerminkan bagaimana kualitas kepemimpinan nasional.
Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Orang-orang yang dipilih dan diberi kepercayaan oleh Presiden, yang sekaligus mewakili pemerintah, juga kerap menjadi sumber krisis komunikasi publik. Pada Maret 2025, kantor redaksi Tempo mengalami aksi teror berupa pengiriman kepala babi, yang jelas merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers dalam menyebarkan informasi. Terlebih lagi, Tempo dikenal sebagai media yang konsisten dalam melakukan investigasi jurnalistik. Menanggapi kejadian tersebut, Mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) justru memberikan pernyataan yang terkesan mengabaikan keseriusan insiden tersebut, dengan mengatakan, "Dimasak saja." Pernyataan ini mencerminkan buruknya komunikasi politik dari pejabat yang sejatinya bertugas menjadi corong resmi Presiden selang sebulan dari tanggapan yang ia lontarkan tersebut, Hasan Nasbi pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala kantor PCO RI yang dilansir dari Tempo.co alasan dirinya mundur dari jabatan tersebut adalah demi kebaikan komunikasi pemerintahan di masa depan.
Tak hanya itu, kebijakan-kebijakan sensitif seperti kenaikan tarif PPN menjadi 12% serta revisi Undang-Undang TNI yang hingga kini draft resminya belum dipublikasikan secara jelas juga disampaikan dengan minim penjelasan. Kurangnya transparansi ini memicu berbagai respons dan spekulasi negatif di tengah masyarakat.
Per 26 April 2025 situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat masih dalam perbaikanBelum lagi berbagai staf khusus yang diberi wewenang oleh Presiden kerap membuat pernyataan kontroversial. Misalnya, Gus Miftah yang menghina seorang penjual es teh hingga akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai staf khusus Presiden. Ada pula Deddy Corbuzier yang membela program makan bergizi gratis melalui postingan akun instagram pribadinya dengan pernyataan yang dinilai kurang pantas untuk disampaikan oleh seorang pejabat publik.
Dari berbagai krisis komunikasi publik yang terjadi, pemerintah seharusnya segera memperbaiki strategi komunikasi mereka, denagn salah satunya memastikan bahwa setiap pejabat publik terutama dan terkhusus yang berada dekat dalam lingkaran presiden dapat dibekali dengan pelatihan komunikasi politik yang efektid dan juga beretika. selain itu dibangunnya sistem manajemen komunikasi krisis yang lebih terstruktur dan dengan orang-orang yang berkompetensi dapat menjadi salah satu solusi agar nantinya isu-isu sensitif bisa di tangani dengan lebih cepat dan tentunya transparan.
Tak kalah penting penguatan fungsi lembaga komunikasi pemerintah seperti Presidential Comunication Office (PCO) perlu dilakukan agar benar-benar berfungsi sebagai jembatan penyambung antara pemerintah khususnya presiden dengan masyarakat luas.Setiap individu yang dipilih untuk mewakili suara pemerintah harus memahami betul bahwa kata-kata mereka bukan hanya mewakili diri pribadi, melainkan citra seluruh pemerintahan.
Komunikasi publik yang efektif bukan hanya soal menyampaikan pesan, melainkan soal membangun pemahaman, keintiman, dan penghargaan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Rollo Reece May, "Communication leads to community, that is, to understanding, intimacy and mutual valuing." Jika pemerintah gagal untuk menjaga kualitas komunikasinya, maka yang lahir bukanlah komunitas yang kuat, melainkan ketidakpercayaan, spekulasi, dan jarak yang semakin melebar antara penguasa dan rakyatnya. Oleh karena itu, memperbaiki komunikasi publik harus menjadi prioritas utama dalam memperkuat pondasi kepemimpinan nasional ke depan.
