Dewan Provinsi Minta Pemprov Proaktif Usulkan Anggaran Penangulangan bencana Ke Pusat

 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, H. Zainal, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu harus proaktif, dalam mengusulkan anggaran penanggulangan bencana khususnya pada Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB).

Terlebih beberapa waktu lalu, mereka selaku Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke BNPB di Jakarta.

Menurut Zainal, salah satu poin pembahasan dalam kunker tersebut, menyangkut alokasi anggaran penanggulangan atau penanganan bencana dari pemerintah pusat ke daerah.

“Dari sinilah akhirnya terungkap jika pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu ini disebutkan kurang proaktif dalam mengusulkan anggaran atau proposal,” kata Zainal.

Lanjut Zainal, kekurangan lainnya, pada saat pemda di Provinsi Bengkulu mengusulkan proposal anggaran ke BNPB, tanpa dilengkapi atau disertai Detail Engineering Design (DED).

Sementara proposal yang didalamnya terdapat DED, merupakan salah satu syarat wajib. Karena dari sana bisa diketahui rincian nilai anggaran yang dibutuhkan.

Sebenarnya pemda di Provinsi Bengkulu ini memiliki peluang besar, usulan anggaran penanggulangan atau penanganan bencana dapat disetujui BNPB. Mengingat di BNPB itu ada orang Bengkulu. Sebenarnya kita juga baru tahu jika orang kita Bengkulu, ada di BNPB. Itu pun pada saat kita kunker ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),” tambah Zainal.

Kendati demikian sambung Zainal, tetap saja pemda harus proaktif, dan pada saat mengusulkan proposal anggaran harus dilengkapi dengan DED. Apalagi saat kunker ke BNPB itu, secara terang-terangan mereka mengatakan salah satu kelemahan proposal usulan dari pemda di Provinsi Bengkulu ini, lantaran tidak dilengkapi dengan DED.

“Sejauh ini sudah ada pemda di Provinsi Bengkulu yang mengusulkan proposal anggaran ke BNPB, dan beberapa diantaranya sudah diakomodir. Seperti Pemprov Bengkulu, sudah pernah mendapatkan kucuran anggaran sekitar Rp 20 miliar dari BNPB. Namun masih kalah dengan Kabupaten Kepahiang, yang mencapai Rp 60 miliar,” tutup Zainal. (Adv)