Gubernur Helmi Dipanggil Polda Jadi Saksi Dugaan Pemotongan Gaji Pegawai di Lingkungan Pemprov Bengkulu

Ketika Hukum Menyapa Bawah, Tapi Tak Berani Menyentuh Atas

Opini Publik: Vox Populi Vox Dei

JurnalBengkulu.com - Surat resmi Kepolisian Daerah Bengkulu kepada Gubernur Helmi Hasan menjadi pintu masuk sebuah polemik lama yang selalu gagal dituntaskan secara adil: penegakan hukum yang ragu menatap ke atas.

Surat dengan nomor B/1090/VIII/RES.1.19/2025 itu meminta satu ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan, terkait pemotongan gaji ASN. Ia diminta hadir ke Mapolda pada 8 Agustus 2025, untuk memberi keterangan sebagai pelaksana teknis bagian pembayaran dan pemotongan gaji. dan diminta menghadirkan ASN yang melaksanakan dugaan pemerasan pemotongan gaji pegawai di Lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu. 

Di atas kertas, semua prosedural. Tapi publik tak sebodoh itu. Tak ada ASN golongan rendah yang berani memotong gaji tanpa perintah.

Apakah Hukum Hanya Mampu Menyentuh yang Lemah?

Vox Populi menghormati Kepolisian Polda Bengkulu. Rakyat mendukung upaya menegakkan hukum.

Namun rakyat juga tahu, hukum bukan sekadar surat panggilan. Hukum seharusnya bergerak naik dari staf ke atasan, dari pelaksana ke perancang, dari korban ke aktor intelektual.

Bila pemotongan gaji benar terjadi, maka panggillah bukan hanya staf, tapi juga mereka yang menyusun skemanya.

Pejabat-pejabat yang menandatangani kebijakan itu. Kepala dinas. Sekda. Bahkan Gubernur, jika perlu.
Karena mereka-lah yang punya kuasa, dan karenanya juga harus dimintai tanggung jawab.

Sementara Itu, Hibah untuk Aparat Lancar Tanpa Pemeriksaan

Ironi tak pernah absen di republik ini.
Sementara rakyat dipotong gajinya secara diam-diam, Pemda justru giat mengucurkan hibah miliaran rupiah dari APBD kepada aparat penegak hukum dan institusi vertikal.
Dengan dalih “koordinasi keamanan”, belasan hingga ratusan miliar bisa mengalir, tanpa pertanyaan, tanpa panggilan, tanpa penyelidikan.

Di sisi lain, ketika ASN yang gajinya terpotong hendak bicara, mereka yang dipanggil justru staf kecil , bukan perancang kebijakan, bukan pengambil keputusan.

"Salus Populi Suprema Lex Esto": Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi

Hari ini, hukum terlihat hanya sebagai alat administratif.
Bukan mekanisme moral. Bukan senjata keadilan.

Jika aparat sungguh berpihak kepada rakyat, maka penyelidikan tidak boleh berhenti pada pemanggilan saksi teknis. Harus berani naik ke atas menyentuh mereka yang membuat keputusan, meski jabatan mereka tinggi.
Karena hukum yang hanya tajam ke bawah adalah hukum yang cacat.

Karena rakyat tidak butuh tontonan, rakyat butuh keberanian.

Vox Populi Vox Dei

Rakyat menonton.
Rakyat mengerti.
Dan rakyat tidak akan tinggal diam.