Kemiskinan Ekstrem Hingga Kasus Stunting di Muba Menurun

SEKAYU- Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud beserta jajaran OPD di lingkungan Pemkab Muba mempunyai tugas berat di tahun 2023 ini. Pasalnya, jajaran Pemkab Muba saat ini dituntut untuk tidak hanya menyiapkan arah kebijakan dua tahun ke depan tetapi juga diminta untuk menyusun arah kebijakan hingga tahun 2045.

Persiapan arah kebijakan Muba ini diawali dengan capaian positif yakni Kabupaten Muba di awal tahun 2023 ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem, stunting, hingga pengangguran. 

"Muba luar biasa, berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sangat signifikan yakni menurun 1.82 persen dan kasus stunting berada di bawah provinsi yakni 17.07 persen," ungkap 
Fungsional Perencanaan Ahli Madya Bappeda Pemprov Sumsel, Sri Hidayanti SE MSi saat Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MUSRENBANG RKPD)
Tahun 2024 Kabupaten Musi Banyuasin, Senin (27/3/2023). 

Tidak hanya itu, lanjutnya, angka pengangguran di Muba juga berada dibawah Provinsi yakni 4.40 persen. "Capaian-capaian ini harus terus dipertahankan bahkan terus dimasifkan," ucapnya. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Muba Sunaryo SSTP
MM mengatakan, tahun 2023 ini merupakan tahun perencanaan, Pemkab Muba dibawah kepemimpinan Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud tidak hanya mempersiapkan arah kebijakan dua tahun ke depan tetapi juga diminta untuk telah menyusun arah kebijakan hingga tahun 2045.

"Jadi saat ini Pemkab Muba yang saat ini dibawah kepemimpinan Pak Apriyadi Mahmud bisa dikatakan generasi penyusun Muba untuk 20 tahun ke depan, tentu pekerjaan ini harus dimaksimalkan secara bersama," ujarnya. 

Sunaryo menambahkan, arah kebijakan yang telah disiapkan dan disusun ini nantinya akan diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Muba terpilih tahun 2024 mendatang. "Sehingga skala prioritas pembangunan dan percepatan lainnya di Muba dapat terlaksana dengan baik setelah pelaksanaan Pilkada serentak 2024 nanti," bebernya.

Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud mengatakan penyusunan arah kebijakan hingga 2045 melibatkan semua pihak terlibat termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

"Penurunan angka kemiskinan di Muba merupakan capaian positif dan akan terus dimasifkan dengan program-program serta kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat Muba," terangnya. 

Mantan Kepala Bappeda Muba ini menambahkan, pada pembukaan Musrenbang RKPD Tahun 2024 ini mengusung tema Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah untuk Akselerasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan. 

"Tema ini menyesuaikan isu strategis nasional dan juga merupakan bagian dari delapan arahan Presiden RI Joko Widodo," terangnya. 

Lanjutnya, saat ini dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Muba, Pemkab Muba telah merapikan data P3KE yang nantinya akan menjadi basis data dalam upaya pengentasan angka kemiskinan ekstrem di Muba. 

"Saat ini meskipun angka kemiskinan di Muba menurun tetapi dirasakan belum signifikan, apalagi anggaran yang disiapkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Muba mengucurkan anggaran ratusan miliar, ini yang akan lebih kita masifkan ke depan," tuturnya. 

Ia menambahkan, persoalan garis kemiskinan di Muba tinggi juga disebabkan harga kebutuhan pokok di Muba yang mahal serta infrastruktur jalan Kabupaten Muba yang masih ada yang rusak. "Persoalan-persoalan inilah nantinya yang akan jadi PR kita semua dan tentunya harus dituntaskan," pungkasnya. 

Dalam kesempatan tersebut juga turut dihadiri sebagai narasumber yakni Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr Sri Nuryanti MA. Kemudian, turut dihadiri Forkopimda Muba Ketua DPRD Muba Sugondo SH, Dandim 0401 Muba Letkol Arm Dede Sudrajat SH MH, Perwakilan Polres Muba, Perwakilan Kejari Muba, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri, dan para Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Muba.(Dewi)