Menakar Janji, Menguji Aksi: Evaluasi Kinerja Prabowo di Awal Pemerintahan
Oleh : Bagus Astrio, Mahasiswa Universitas Bengkulu
Evaluasi kerja di awal setelah menjabat dibutuhkan, untuk meningkatkan kualitas kerja kedepannya. Presiden ke – 8 yaitu Bapak Prabowo Subianto ini dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Ia dilantik dengan memenangkan hasil pemilu pada tahun 2024 bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Pada masa kampanye Presiden Prabowo banyak membuat janji kepada masyarakat diantaranya makan siang gratis, hilirisasi, melanjutkan pembangunan IKN, dan masih banyak janji lainnya.
Pemilu tahun 2024 dilaksanakan pada Rabu 14/02/2024, serentak di seluruh Indonesia. Saat itu Indonesia memiliki 3 bakal calon presiden yaitu Anies Baswedan dan pasangannya Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo dan pasangannya Mahfud MD. Pada saat setelah penghitungan suara capres dan cawapres akhirnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kedua pasangan tersebut dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Setelah dilantik kedua pasangan tersebut memilih para jajaran kabinetnya.
Pada awal pemerintahan presiden baru, diisukan bahwa akan adanya kenaikan harga ppn yang awalnya 11% menjadi 12%, dan akan naik pada tanggal 01/01/2025. Kenaikan PPN tersebut justru membuat resah para masyarakat. Beberapa mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan bahwa tidak setujuannya terhadap kenaikan PPN tersebut. Setelah beberapa perdebatan dan kericuhan bahwa tidak setujunya terhadap kebijakan tersebut akhirnya Presiden Prabowo menegaskan untuk tidak naikanya PPN tersebut, namun kenaikan PPN akan dirasakan untuk beberapa item mewah.
Tidak hanya isu PPN dengan beberapa janji kampanye yang ada Pak Prabowo akhirnya akan menegaskan bahwa akan melaksankan program makan siang gratis. Tentu saja itu adalah hal yang bagus bagi masyarakat. Namun kenyataannya untuk memenuhi janjinya tersebut Pak Prabowo harus melaksanakan efisiensi anggaran untuk seluruh kementrian. Efisiensi tersebut yang awalnya akan menguntungkan masyarakat malah berdampak besar bagi masyarakat. Mulai dari besarnya masyarakat yang terkena PHK, isu UKT akan naik, beasiswa akan dipotong, dan masih banyak lainnya. Isu efisiensi anggran ini pun akhirnya meluas mulai dari mahasiswa yang lagi – lagi turun ke jalan dan masyarakat atau siswa siswi di papua yang kurang setuju dengan adanya efisiensi anggaran tersebut.
Tidak hanya itu selama 8 bulan telah berjalannya kepemimpinan Pak Prabowo, terdapat RUU yang dirancang tidak terbuka yaitu RUU TNI. Awal mula RUU ini sempat dibicarakan, namun tidak ada tindak lanjut dari pemerintah sendiri. Setelah itu tiba – tiba masyarakat mendengar kabar bahwa RUU TNI akan segera disahkan. Masyarakat pun dibuat resah dengan tidak terbukanya pemerintah terhadap masyarakat. RUU TNI ini sendiri dirancang dengan rapat tertutup di salah satu hotel besar di Kota Jakarta. Setelah disahkan isi pasti RUU TNI ini pun tidak disebarluaskan oleh pemerintah, seperti ada yang ditutupi oleh pemerintah. Dengan keresahan masyarakat akhirnya mahasiswa unjuk rasa di depan gedung DPR, dan beberapa mahasiswa fakultas hukum Universitas Indonesia menuntut anggota DPR ke Mahkamah Konstitusi.
Hari – hari terus berjalan, perjalanan yang ditempuh pun masih panjang. Namun masyarakat semakin resah dengan pemerintah yang masih banyak membuat keputusan sendiri, dan tidak melihat kondisi masyarakat. Pemerintah yang seharusnya berpihak kepada masyarakat justru perlahan membuat masyarakat resah. Dengan keresahan tersebut seharusnya pemerintah dapat belajar bahwa mereka dipilih untuk mewakilkan suara masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk memikirkan kepentingan pribadinya. Pemerintah harus lebih melihat kebawa bagaimana kondisi masyarakatnya. Agar tujuan Indonesia Emas 2045 nantinya dapat tercapai.
