Meninjau Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia di Masa Sekarang dan Permasalahannya

Penulis : Muhammad Rafli, Fakulktas Ilmu Politik Universitas Andalas

Bidang ekonomi publik muncul untuk mengetahui peran pemerintah dalam konteks perekonomian. Pemerintah dianggap sebagai sektor krusial dalam sistem perekonomian. Selain berfungsi sebagai regulator dan pengambil kebijakan, pemerintah juga mempunyai pendapatan dan belanja yang berdampak pada sektor perekonomian lain, baik rumah tangga, perusahaan, dan luar negeri.

Saat ini, sebagian besar negara di dunia menerapkan sistem ekonomi campuran, yang mengintegrasikan peran sektor swasta dan sektor publik dalam mengelola perekonomian. Indonesia juga menerapkan pendekatan serupa terhadap sistem ekonomi Pancasila atau gotong royong yang merupakan bagian dari kerangka sistem ekonomi campuran. Dalam konteks ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sektor perekonomian yang menguasai kebutuhan dasar masyarakat, seperti bahan bakar, air, tanah, dan listrik. Sedangkan pihak swasta diberikan kewenangan untuk mengelola sektor ekonomi lainnya, dengan harapan persaingan di pasar akan menciptakan efisiensi harga dan produk.

Menelaah Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia saat ini mengacu pada sektor publik sebagai entitas yang menyediakan barang publik bagi masyarakat. Komponen utama sektor publik di Indonesia melibatkan peranan pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di berbagai negara, perbedaan struktur sektor publik dapat bervariasi tergantung pada peran pemerintah dan badan usaha milik negara dalam menyediakan barang publik bagi masyarakat. Secara umum barang publik meliputi barang dan jasa yang pendistribusiannya tidak diberikan kepada swasta, sehingga tugas penyediaannya pada umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan BUMN.

Di Indonesia, sejumlah barang publik mencakup pendidikan, kesehatan, pertahanan, penegakan hukum, dan infrastruktur seperti jalan. Meskipun ada beberapa penyediaan barang dan jasa yang dikelola oleh sektor swasta, undang-undang mensyaratkan bahwa jumlah minimum penyediaan barang dan jasa tersebut harus dikuasai oleh pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi publik di Indonesia saat ini mencerminkan upaya untuk menjamin penyediaan dan pelayanan barang publik yang penting, dengan peran aktif pemerintah dan badan usaha milik negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebijakan publik di Indonesia di bidang ekonomi publik menempatkan pemerintah sebagai pilar utama dalam menggerakkan perekonomian. Beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus utamanya adalah penguatan investasi infrastruktur seperti pembangunan jalan tol Trans-Jawa, pelabuhan, dan bandara yang meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Inovasi pelayanan publik juga menjadi fokus kebijakan, dengan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, seperti penerapan e-Faktur dan e-Billing. Pengembangan sektor pariwisata, perlindungan sosial melalui program seperti Kartu Prakerja, dan pengelolaan utang pemerintah yang berkelanjutan juga merupakan bagian integral dari strategi kebijakan ekonomi publik. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi poin penting lainnya, dimana pemerintah berkomitmen untuk memberikan akses keuangan, pelatihan, dan fasilitas peningkatan kapasitas bagi UMKM agar mampu bersaing secara global. Selain itu, evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan merupakan prinsip-prinsip utama, yang memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, permasalahan utama terkait perekonomian dan kesejahteraan sosial masih menjadi perhatian di Indonesia. Permasalahan perekonomian menyangkut beberapa aspek, seperti peningkatan kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan impor, stagnasi daya beli, rendahnya daya saing, ketidaksiapan menghadapi Revolusi Industri 4.0, inkonsistensi kebijakan subsidi energi, rendahnya kinerja perpajakan, dan permasalahan terkait dana desa.

Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pengangguran masih tetap tinggi. Tingginya tingkat impor disebabkan oleh rendahnya output sektor pertanian dan peternakan, sementara pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat. Hal ini menimbulkan perlunya pengurangan impor agar pertumbuhan ekonomi domestik dapat meningkat.

Stagnannya daya beli yang dipengaruhi faktor pendapatan, harga barang dan jasa, serta tingkat konsumsi menjadi tantangan serius. Inflasi juga berdampak pada daya beli, sedangkan suku bunga pinjaman yang relatif tetap menghambat ekspansi dunia usaha.

Rendahnya daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung dan menurunnya jumlah perusahaan dalam tiga tahun terakhir merupakan indikator adanya permasalahan perekonomian. Penurunan subsidi energi dalam beberapa tahun terakhir juga berdampak pada situasi perekonomian saat ini, yang mana penerima subsidi harus lebih fokus.

Penurunan pendapatan pemerintah melalui pajak, sedangkan rasio utang terhadap PDB meningkat, menimbulkan beban pembayaran bunga utang yang tinggi. Alokasi dana desa yang terus meningkat tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan perbaikan indikator sosial di perdesaan. Oleh karena itu, permasalahan perekonomian di Indonesia perlu mendapat perhatian serius untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Saat ini, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung segala bentuk dan jenis dari sektor ekonomi publik untuk menciptakan lingkup perekonomian yang jauh lebih baik dan mengalami peningkatan kedepannya. Tanpa adanya kerjasama, tentu hal tersebut akan sulit untuk direalisasikan kedepannya, dan membangun kesadaran diri, adalah salah satu solusinya.