PD Bimex Bengkulu Siap Diaudit
Jurnalbengkulu.com - Banyaknya tanggapan pernyataan dari beberapa pihak Perusahaan Daerah (PD) Bimex siap diaudit. Salah satunya menanggapi atas pernyataan fraksi di DPRD Provinsi yang beranggapan PD Bimex tengah "Tidak Sehat" disana ada indikasi korupsi menyusul pada setoran PAD 2019 yang hanya senilai Rp 15 juta pada 2019 lalu.
Direktur Umum dan Keuangan Bimex Handiro, Jum'at (19/06/2020) menjelaskan, sejak jajaran baru direksi dilantik pada Desember lalu, mereka sudah menyurati BPK, BPKP, dan Inspektorat Daerah (Ipda) Provinsi agar segera dilakukan audit. Hal itu dengan mempertimbangkan bahwa audit terakhir terhadap Bimex dilakukan pada Tahun 2015, yang hasil auditnya baru keluar Tahun 2016.
Menurutnya, audit perlu dilakukan untuk memulai titik nol dari seluruh aktifitas Direksi yg baru, mengingat tidak ada serah terima dokumen laporan perusahaan secara resmi dari Direksi sebelumnya.
“Kita siap diaudit!. Silahkan, tentu dengan prosedur yang ada dan kita berupaya mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen arsip yg tersisa di kantor. Kita belum bisa menyimpulkan secara subjektif tentang kepengurusan lama, namun untuk lebih validnya audit sebagai jalan satu-satunya. Ketika dilakukan audit, secara moral kita juga mengetahui secara pasti kondisi Bimex sebenarnya,” ujar Handiro.
Alasan lain jelasnya, bahwa pihaknya juga menginginkan agar dilakukan audit, karena berhubungan erat ketika perubahan status Bimex dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah.
“Bagaimana tidak, dengan dilakukan audit, kita yang diamanahkan sebagai Direksi, ada kepastian untuk memulai semua aktifitas perusahaan dari titik NOL. Sehingga bisa menjalankan aktiftitas dengan nyaman tanpa punya beban-beban PR masa lalu,” kata pebisnis ini.
Dilanjutkannya, bahwa audit itu bakal kembali diminta pihaknya pada lembaga resmi audit. Direksi PD Bimex sendiri meminta apabila diberi ruang pada rapat paripurna Perda transformasi Bimex menjadi Perseroan Daerah, pihaknya akan menjelaskan duduk permasalahan yang ada dalam kepengurusannya.
"Sehingga hal ini tidak menimbulkan stigma bahwa kita terus sakit. Padahal pembenahan yang harusnya disupport, agar kemitraan yang sudah ada bisa dimaksimalkan dan Perseroan daerah ini nantinya bisa memberikan kontribusi PAD yang signifikan pada pemerintahan," pungkas Handiro. (TO)
