Pemkot Bengkulu Mulai Pemeriksaan LKPD 2025, Optimistis Raih WTP
JurnalBengkulu.com, Bengkulu - Pemerintah Kota Bengkulu resmi memulai tahapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini ditandai dengan digelarnya Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu di Ruang Hidayah I, Kantor Walikota, Kamis (12/2/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, didampingi Pj Sekda Medy Pebriansyah serta Plt Inspektur Yudi Susanda. Dari pihak auditor, hadir langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Arif Agus bersama tim pemeriksa.
Dalam arahannya, Dedy menegaskan bahwa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan tantangan besar bagi pemerintah daerah. Hingga saat ini, Kota Bengkulu telah berhasil meraih predikat WTP selama tujuh kali berturut-turut.
“Mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Insya Allah, jika kita berhasil meraih yang kedelapan kalinya, ini akan menjadi catatan sejarah. Saya minta seluruh Kepala OPD tetap on the track dan tegak lurus dengan aturan. Jangan sampai ada aturan yang ditabrak atas nama perintah pimpinan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebagai indikator utama keberhasilan tata kelola keuangan. Dedy turut mengapresiasi peran Inspektorat yang dinilai konsisten melakukan pendampingan guna menjaga keamanan administrasi pimpinan dan seluruh jajaran ASN.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Arif Agus menjelaskan bahwa pemeriksaan interim bertujuan untuk memutakhirkan penilaian Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta menguji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Adapun beberapa fokus utama pemeriksaan meliputi kas, persediaan, piutang, hingga aset tetap. Selain itu, pengujian juga dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran Tahun 2025 serta pemeriksaan bantuan keuangan partai politik (Banparpol) yang dilaksanakan secara paralel guna meningkatkan efisiensi.
BPK mengapresiasi langkah Pemkot Bengkulu yang berencana menyerahkan LKPD unaudited lebih awal. Namun demikian, Arif menekankan pentingnya memastikan laporan telah direviu oleh Inspektorat, memenuhi unsur mandatory spending, serta memiliki keterkaitan yang kuat antar komponen laporan keuangan.
“Semakin cepat semakin baik, namun harus dipastikan telah direview oleh Inspektorat dan memenuhi seluruh ketentuan agar kualitas laporan tetap terjaga,” ujarnya.
BPK menargetkan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada pertengahan Mei 2026, apabila LKPD diserahkan pada pertengahan Maret. Jadwal tersebut telah disusun dengan mempertimbangkan jeda hari libur nasional Idul Fitri yang jatuh pada periode pemeriksaan.
Menanggapi aduan sejumlah Kepala OPD terkait kendala penagihan ganti rugi pada kasus lama, tim BPK menyarankan penyelesaian melalui jalur hukum. Untuk objek tagihan yang terkendala karena meninggal dunia atau ketidakmampuan ekonomi, pemerintah daerah dapat melaporkan atau meminta bantuan melalui Pengadilan Negeri.
Entry Meeting ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
