Pemkot Bengkulu Perkuat Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Daerah
JurnalBengkulu.com, Bengkulu - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi ekonomi daerah. Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) sekaligus Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Ruang Hidayah I, Kantor Wali Kota Bengkulu, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, unsur Forkopimda Kota, perwakilan Direktorat Bank Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pj Sekda Kota Bengkulu Medy Pebriansyah, para asisten, staf ahli, kepala OPD serta jajaran terkait.
Pertemuan lintas sektor ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif atau strategi 4K.
Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan, pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi ekonomi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Menurutnya, diperlukan kerja sama kolektif dari seluruh pemangku kepentingan.
“Tujuan pemerintah adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk menciptakan hal tersebut, harus ada kepastian ekonomi bagi masyarakat, salah satunya dengan menjaga inflasi tetap terkendali dengan baik,” ujar Dedy.
Ia menambahkan, pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog hingga aparat penegak hukum.
Dedy juga menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung program-program pengendalian harga di lapangan.
“Kuncinya adalah sinergitas dan kerja nyata. Tidak usah terlalu banyak teori, yang penting ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan terjamin. Ke depan, minimal dalam sebulan harus ada dua kali pasar murah. Kita terus berupaya agar inflasi daerah tetap stabil dan terjangkau,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkot Bengkulu juga terus mendorong percepatan digitalisasi daerah. Dedy mengapresiasi capaian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Bengkulu yang mencapai 97,15 persen pada Semester I 2026, sekaligus menjadi angka tertinggi di Provinsi Bengkulu.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemkot Bengkulu juga tengah merancang aplikasi pelayanan publik terintegrasi bernama Ado Galo (ADOL). Aplikasi ini diproyeksikan untuk memudahkan masyarakat melakukan berbagai transaksi secara digital, mulai dari pembayaran pajak dan retribusi hingga penyampaian pengaduan masyarakat.
Berdasarkan laporan kegiatan, inflasi Kota Bengkulu pada Agustus 2026 tercatat 3,65 persen, dan disebut masih berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi Bengkulu.
Melalui forum tersebut, Pemkot Bengkulu menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan transformasi digital akan terus didorong secara bersamaan sebagai bagian dari upaya menciptakan perekonomian daerah yang stabil, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
