Pemprov Bengkulu Apresiasi KPK RI Bantu Penyelesaian Masalah Aset Daerah
Jurnalbengkulu.com - Pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut baik adanya campur tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dalam penataan dan penyelesaian permasalahan aset pemerintah daerah.
Menurut Wakil gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah, hingga kini diakui masih ada permasalahan aset Pemda provinsi, kabupaten maupun kota yang masih bermasalah. Sehingga dengan adanya supervisi dari KPK RI dapat menemui solusi untuk penyelesaian permasalahan terkait aset daerah tersebut.
"Kami sangat menyambut baik bantuan dari teman-teman KPK untuk menyelesaikan dan memperbaiki berbagai persoalan aset daerah yang ada di Provinsi Bengkulu ini, sehingga menjadi jelas dan tersertifikasi," tutur Wagub Dedy Ermansyah, saat usai membuka secara resmi Rapat Evaluasi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu dengan Kantor Pertanahaan se-Provinsi Bengkulu, di Gedung Daerah, Selasa (25/8).
Dirinya berharap, kegiatan evaluasi ini dapat berjalan dengan baik, karena kegiatan ini terkait dengan neraca pemerintah daerah, jika aset kita tidak terdata dengan baik maka tentu neraca pemerintah kita juga tidak baik jadinya.
Lebih lanjut disampaikannya, di masa kondisi Covid-19 ini, banyak negara yang mengalami resesi ekonomi akibat dampak Covid-19.
Beruntungnya, kata Dedy, negara kita belum memasuki masa krisis atau resesi, termasuk Bengkulu yang kondisi ekonominya belum masuk dalam zona ekonomi.
"Kita berharap jangan sampai daerah kita masuk dalam zona resesi ekonomi dimasa Covid ini," sebutnya.
Untuk itu, dirinya berharap seluruh kepala daerah khususnya di Provinsi Bengkulu dapat segera merealisasikan penyerapan anggaran di daerah masing-masing guna pemulihan ekonomi sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat.
"Salah satu upaya pemulihan ekonomi yaitu belanja pemerimtah. Pemerintah pusat juga telah mengingatkan kita untuk segera merealisasikan penyerapan anggaran guna penanganan ekonomi dalam kondisi Covid-19 ini," tegasnya.
Korwil V KPK RI Budi Waluya mengatakan, pencegahan korupsi itu tidak dapat dilakukan sendiri oleh KPK, perlu kolaborasi dengan pemeritah daerah dan instansi terkait.
KPK, sebut Budi, telah melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah terkait penyelesaian masalah aset daerah.
Namun, lanjutnya, hendaknya PKS ini bukan hanya dijadikan dokumen saja, namun perlu tindaklanjutnya.
Diungkapknnya, untuk di Bengkulu ini sendiri, hasil dari PKS tersebut belum signifikan, masih banyak permasalahan aset, baik pada sertifikasi aset maupun pemanfaatan program-program yang ada di Badan Pertanahaan.
"Untuk itu kita lakukan evaluasi kembali guna mencari akar permasalahannya, sehingga permasalahan aset di Pemda dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diinginkan," kata Budi Waluya.
Budi berharap dengan evaluasi ini akan didapati hasil progres dari PKS yang telah dilakukan bisa dimaksimalkan.
"Kita targetkan progresnya mencapai 25 persen pertahunnya. Untuk itu kita dorong BPN maupun Pemda untuk dapat mencapai targetnya. Kita minta Kanwil BPN dapat tercapai target 100 persen dan kepala daerah punya komitmen untuk melaksanakannya," tutupnya. (MC)
