Pemprov Bengkulu Siap Kawal Transparansi Anggaran Keuangan Negara
Jurnalbengkulu.com - Sebagai salah satu daerah yang berhasil memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali bertutut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung penuh transparansi penggunaan anggaran keuangan negara.
Dikatakan Asisten III Sekreatriat Daerah Provinsi Bengkulu Bidang Administrasi Umum Gotri Suyanto, komitmen tersebut didukung dengan transparansi agar tidak ada celah penyalahgunaan anggaran oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
“Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen penuh transparansi anggaran tersebut, terutama mengenai refocusing anggaran penanganan Covid-19 untuk penanganan kesehatan, jaminan sosial ataupun program pemulihan ekonomi masyarakat,” ujar Gotri saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui video conference, bertempat di Ruang VIP Pola Provinsi Bengkulu, Selasa (22/9).
Gotri menambahkan, agar transparansi anggaran tersebut dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan kontribusi banyak pihak yang secara aktif ikut mengawal pelaksanaannya, terutama pengawasan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Dana refocusing tersebut disalurkan melalui OPD bersangkutan, seperti Dinas Kesehatan, BPBD dan Dinas Sosial. Sesuai arahan Menteri Keuangan, supaya tidak ada celah penyalahgunaan anggaran diperlukan adanya APIP, sehingga keuanganan juga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” imbuhnya.
Sementera itu, pada kesempatannya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga membahas upaya peningkatan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi di era adaptasi kebiasaan baru. Oleh karena itu, dirinya juga menekankan untuk menggunakakan aset milik negara dengan maksimal dan bijaksana.
“Penggunaan keuangan negara harus transparan dan bertanggungjawab. Tidak hanya uang negara, tetapi juga harus transparan dalam mengelola barang milik negara. Dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini peran nyata barang milik negara dan barang milik daerah adalah sangat penting dan harus dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang isolasi atau bahkan fasilitas observasi dan ruang perawatan, seperti halnya Wisma Atlet,” ujar Sri. (MC)
