Penerapan Digitalisasi Manajemen ASN di Era Adaptasi Baru
Jurnalbengkulu.com - Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto mengatakan, penerapan digitalisasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam era kebiasaan baru memang sangat perlu.
Karena, menurut Gotri, dengan digitalisasi maka dapat mempermudah akses kebutuhan khususnya para ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
"Sehingga seluruh urusan yang berhubungan dengan kepegawaian dapat dilakukan dengan sistem elektronik," sampai Gotri Suyanto, saat usai mengikuti Rakornas Penerapan Digitalisasi Manajemen ASN di Era Adaptasi Baru secara virtual, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (17/12).
Di Pemerintah Provinsi Bengkulu, lanjutnya, khususnya di Badan Kepegawaian Daerah, telah dilakukan sistem elektronik guna mempermudah proses adminstrasi kepegawaian.
"Hanya lagi, kita akan terus meningkatkan kemampuan SDM untuk menjalankan aplikasi yang diminta oleh pemerintah pusat," ungkapnya.
Gotri berharap dengan digitalisasi managemen ASN ini dapat lebih meningkatkan kinerja para abdi negara di Provinsi Bengkulu, sehingga lebih efektif dan efisien.
Di samping itu, jelasnya, dalam digitalisasi ASN ini maka perlu disiapkan kemampuan SDM di bidang tekhnologi dan informasi serta sarana dan prasarananya yang memadai.
"Selanjutnya, juga perlu adanya regulasinya, sehingga proses dalam administrasi kepegawaian nantinya dapat lebih lancar dan benar," pungkasnya.
Rakornas yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) ini dibuka oleh Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin dan dihadiri Menteri PAN/RB, Kepala BKN serta diikuti seluruh perwakilan Pemerintah Provinsi se-Indonesia.
Dalam amanatnya, Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin mengatakan, digitalisasi managemen ASN ini merupakan bagian dari visi dan misi nasional yaitu reformasi birokrasi.
Untuk terwujudnya percepatan reformasi digitalisasi pemerintah maka harus difokuskan pada berbagai hal, baik pada sisi regulasinya maupun sisi sarana dan prasarana pendukungnya.
Pertama, sampainya, percepatan penyelesaian regulasi serta pedoman dan standar teknis implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik.
Kedua, lanjutnya, percepatan penyelesaian pembangunan dan pengembangan sarana infrastruktur digital.
"Selanjutnya, pemetaan dan penyederhanaan struktur bisnis kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN terutama dalam literasi digital untuk mewujudkan transformasi digital menuju transformasi digital dunia," sampai Wapres Ma'ruf Amin.
Sebagai Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, dirinya mengajak seluruh ASN, para pejabat dan pembina ASN untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai bentuk implementasi digitalisasi pemerintah yang merupakan suatu kebutuhan yang harus diterapkan di era adaptasi kerja baru.
"Percepatan kehidupan normal bagi kemampuan adaptasi kita terhadap tuntutan perubahan secara cepat dan tepat serta memerlukan keberlangsungan keberhasilan reformasi birokrasi," kata Wapres Ma'ruf Amin diakhir amanatnya. (MC)
