Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Menjadi Perhatian Utama Pemerintah
Jurnalbengkulu.com, Makasar - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar rapat koordinasi, sosialisasi dan pengendalian program pengembangan daerah pulau kecil dan terluar pada Senin (25/2) di Makasar, Sulawesi Selatan.
Dalam rakor, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengutarakan bahwa Indonesia merupakan secuil Tanah surga yang diturunkan Tuhan di muka bumi ini memiliki potensi sangat besar. Namun, dalam perencanaannya masih parsial dan belum terintegrasi.
Oleh karena itu, kata Anwar, dalam proses penyusunan perencanaan yang terintegrasi diperlukan masterplan atau rencana induk yang mencerminkan pengembangan pulau kecil dan terluar yang berbasis dari bawah dan sesuai dengan kebutuhan.
“Kita juga perlu melibatkan swasta dan para pengusaha agar lebih mengakselerasi pengembangan di wilayah-wilayah ini," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Dirjen PDTu) Aisyah Gamawati mengatakan bahwa posisi daerah terdepan, terkecil dan terluar (3T) sebagaimana disebutkan dalam nawacita menjadi perhatian utama dari pemerintahan.
“Bukan saja hanya melalui pendekataan keamanan namun juga perlu memperhatikan pendekatan kesejahteraan, dimana daerah 3T sebagai beranda depan NKRI yang berbatasan langsung dengan negara lain” ujar Aisyah.
Untuk tahun ini sendiri Aisyah menjelaskan bahwa unit kerjanya akan mengembangkan sarana dan prasarana desa wisata di 8 kabupaten serta memberikan 4 unit kapal yakni kapal penumpang maupun kapal barang. Selain itu, juga memberikan penyediaan sarana air bersih untuk masyarakat di pulau kecil dan terluar, pengembangan produk rumput laut, gula kelapa serta sumber daya garam.
“Menyambung apa yang dikatakan oleh Sekjen, potensi Indonesia sangat besar, apalagi daerah-daerah ini menyimpan potensi kekayaan pariwisata yang sangat menarik, oleh karenanya sejak 2015 lalu pengembangan desa wisata sudah kita lakukan dengan menggandeng Kementerian Pariwisata” katanya.
Dalam rakor ini, Kemendes PDTT mengundang Kementerian/ Lembaga terkait seperti Kementerian Pariwisata dan Bappenas serta menghadirkan Bappeda dan Unit Teknis dari 20 Daerah Pulau Kecil dan Terluar. (Rilis/Adv/Alf)
