PPP Gandeng Duta Se-Provinsi Bengkulu Gencarkan Sosialisasi UU Pesantren
Jurnalbengkulu.com - Dalam rangka mensosialisasikan Undang-undang (UU) Pesantren, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gandeng Duta-duta Se-Provinsi Bengkulu dan Mahasiswa Komunikasi untuk mensosialisasikan pada masyarakat bertempat di Hotel Extra, Sabtu (07/12/2019).
Dengan harapan para duta dapat menyampaikan secara langsung kepada masyarakat secara umum dan Mahasiswa Ilmu Komunikasi dibenani untuk mensosialisasikan di media maya.
Evan Trijasa Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gendeng Duta-duta dalam membatu mensosialisasikan UU Pesantren."Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melakukan sosialisasi Undang-undang Pesantren, memang banyak kami undang dari Duta-duta dan Mahasiswa Komunikasi karena duta banyak menyampaikan di dunia nyata dan Mahasiswa komunikasi bisa menyampaikan informasi ini di dunia maya," kata Evan.
Tujuan diselegarakanya sosialisasi ini adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa saat ini UU Pesantren sudah mendapatkan payung hukum.
"Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa pondok Pesantren itu adalah sebagai adalah satu benteng NKRI, sebelum NKRI merdeka Pesantren sudah ada namun UU tentang Pesantren baru lahir pada Tahun 2019 sebagai wujud perlindungan terhadap pesantren," kata Evan.
Brenny Novriansyah Ibrahim Pemateri dalam sosialisasi ini ungkapkan bahwa saat ini Pesantren yang sudah diakui oleh Pemerintah baru 13 Pesantren, berdasarkan data dari Kementerian Agama."Berdasarkan data Kementerian Agama bahwa jumalh pesantren yang ada di Kota Bengkulu itu ada 13, itu yang terdaftar sejak 2017 lalu dan itu belum termasuk pesantren yang baru-baru bermunculan," ungkap Brenny.
Perlunya akomodir dari pemerintah bagi pesantren, hal ini perlu karena pesantren juga memiliki posisi dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar.
"Ini sangat berpotensi dan perlu diakomodir oleh pemerintah daerah, pemerintah harus memikirkan karena ini bagian dari negara. Pesantren juga menjadi salah satu roda yang menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar pesantren tersebut," sambung Brenny.
UU nomor 18 Tahun 2019 Tentang Peaantren ini merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan perhatian terhadap pesantren-peaantren khususnya di Bengkulu.
"Ini akan menjadi angin segar bagi pesantren dan pesantren akan lebih terarah, jika memang diisukan Pesantren tersebut ada ajaran yang radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, tentunya dengan adanya UU ini Pesantren akan lebih terarah dan terbina," tutup Brenny.*TO
