Program Bengkulu Leadership Gubernur Rohidin Diapresiasi Mendes PDTT
Jurnalbengkulu.com - Untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tahun 2024 ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali meneruskan "Bengkulu Leadership Program".
Program "Bengkulu Leadership Program" ini merupakan wujud tindak lanjut dari Program Recognition of Prior Learning atau Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Rohidin Mersyah yang dalam hal ini diwakilkan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri pada saat Sambutan Hari Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Bengkulu, Jumat (8/3/2024).
"Ini upaya pak Gubernur Rohidin Mersyah dalam meningkatkan SDM di Desa Kabupaten. Tahun 2023 kita sudah melaksanakan satu semester dan 2024 hingga 2025 sampai selesai perangkàt desa sehingga masyarakat desa memiliki Pendidikan Sarjana yang mumpuni," kata Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri.
Tujuan Program "Bengkulu Leadership" yang dicanangkan Gubernur Rohidin Mersyah ini untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa serta menyiapkan calon pemimpin masa depan.
Nantinya, para kepala desa (Kades) maupun perangkat desa akan dikuliahkan secara gratis menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu.
Karenanýa, Menteri Desa PDTT H. Abdul Halim Iskandar sangat mengapresiasi langkah Gubernur Rohidin Mersyah dalam memberikan beasiswa kepada Perangkat Desa demi meningkatkan SDM di Desa Provinsi Bengkulu.
"Kita apresiasi yang telah diberikan pak Gubernur Pak Sekda (telah memberikan) beasiswa kepada Perangkat Desa untuk RPL Desa dan kerja sama antara Pemprov Provinsi Bengkulu dan Universitas Terbuka (UT). Ini Program pertama kali kerjasama yang dilakukan diluar Provinsi Jawa," tambah Abdul Halim Iskandar.
Dengan adanya Bengkulu Leadership Program, diharapkan Kades, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, pengelola BUMDes, tenaga pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan masyarakat desa dengan pendidikan terakhir lulusan SMA/sederajat, bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi hingga sarjana.
Hal ini dinilai sangat perlu, mengingat faktanya ada 48 persen Kades di Provinsi Bengkulu merupakan lulusan SMA/sederajat. Sementara untuk perangkat desa lulusan SMA mencapai 75 persen.
Untuk melaksanakan program ini Pemda Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan Universitas Terbuka. Pemilihan lembaga pendidikan ini dirasa lebih fleksibel. Mahasiswa juga dapat berkuliah jarak jauh dengan sistem daring, sehingga tidak mengganggu aktivitas kerja.
Selanjutnya, para perangkat desa yang mendapatkan kuliah gratis ini, calon peserta harus melewati tahapan seleksi di tingkat kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) masing-masing. (Adv)
