Rapat Paripurna DPRD Provinsi Agenda Penyampaian Rekomendasi Atas LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun 2017

Jurnalbengkulu.com - Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu  dengan Agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi Bengkulu terhadap LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun 2017 di Ruang Rapat Paripurna Provinsi Bengkulu, Selasa  (24/4/2018).

Acara ini dihadiri Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri, Anggota Dewan, Unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu, jajaran OPD Provinsi Bengkulu dan tamu undangan.

-- Anggota DPRD Provinsi Bengkulu mengikuti paripurna --

Juru bicara DPRD Provinsi Bengkulu Seption Muhadi menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun 2017.

berikut point yang disampaikan :

I. Bidang pemerintahan

– Dalam pembangunan perlu ada kerja sama dengan pola yang baik dengan omstansi terkait dan stalke holder serta pengelolahan uang, lebih memerhatikan ke Sumber Daya Manusia dalam pengelolahan keuangan. Peningkatan Sumber Daya Manusia betul-betul sesuai kebutuhan, penepatan aparatur sesuai kompetensi. THPD harus melakukan kajian penuh dan sungguh-sungguh. 
– Penepatan aparat OPD sesuai kompetensi dalam mengisi jabatan, karena DPRD sering melihat saat ada Rapat dengan Stakeholder terkait Kepala OPD tidak hadir. 
– Tindak lanjut kinerja yang gagal untuk dapat melihat kemajuan
– Penepatan ASN agar memperhatikan kompetensi dasar dan bidang, karena ASN merupakan bagian yang paling penting.

II. Bidang Ekonomi dan Keuangan

– Perencanaan keuangan OPD dapat direncanakan secara betul-betul dan hati-hati;
– Menghadapi program yang tidak sejalan dengan program pusat, DPRD menyarankan OPD meningkatkan sinergitas dengan pusat agar manfaat dapat dirasakan;
– Peningkatan PAD Plt Gubernur untuk membentuk Unit-unit agar terserap optimal PAD;
– Ada objek pajaknya belum dipungut maksimal, contoh kordinasi dengan polisi terkait pajak kendaraan. Dan dimudahkan dalam membayar pajak;
– Penyampaian laporan Silpa dibagi tiga yaitu Silpa program terealisasi, Silpa Program tidak Terealisasi dan Silpa yang tidak tesentuh program;
– Perencaanaan program yang tidak matang, semesti OPD kurang optimal dapat menyampaikan laporan untuk ditindak lanjuti;
– Meminta DPMPTSP mempermudah buat izin SDM dan perkebunan masyarakat di kabupaten/kota yang sering menimbulkan keresahan, meminta Plt Gubernur dapat mengambil langkah-langkah strategis;
– Pengelolah perusahaan perkebunan, pertambangan dapat membangun jalan produksi sendiri dan gubernur terbit izin;
– ESDM diupayakan memantau semua perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu;
– Plt Gubernur harus memaksimalkan tata keuangan daerah.

III. Bidang Pembangunan

– Salah satu prioritas visit 2020, namun kami menyarankan perhatikan fasilitas pariwisata baik yang tersentuh visit 2020 atau tidak guna meningkatkan PAD;
– Perencanaan infrastruktur direncanakan secara matang.

* Kesejahteraan Sosial

– Evaluasi alokasi kegiatan yang kurang berguna;
– Pemerintahan perlu meningkatkan belanja hibah memiliki korelasi untuk pembangunan Provinsi Bengkulu.

Seption juga menyarankan agar pemerintah Provinsi dan OPD terkait dapat memperhatikan fasilitas infrastruktur pariwisata supaya program Wonderful Bengkulu 2020 benar-benar tercapai.

-- Unsur pimpinan rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu --

Sementar itu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri meminta agar seluruh catatan strategis berupa rekomendasi DPRD Provinsi Bengkulu atas LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun 2017 dapat dicermati dan menjadi pertimbangan oleh gubernur untuk pelaksanaan selanjutnya. (Adv/Alf)

-- Unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu tampak menghadiri paripurna --

-- Jajaran OPD Provinsi Bengkulu mengikuti paripurna --