Selektifitas dalam Kebijakan Makan Bergizi Gratis

Oleh : Putri Ripany, Mahasiswa S1 Jurnalistik, FISIP UNIB

MBG atau makan bergizi gratis yaitu program yang diluncurkan oleh presiden Prabowo Subianto  pada 6 januari 2025. Program makan ini merupakan makan siang gratis untuk siswa – siswi mulai dari PAUD hingga SMA, ibu hamil dan ibu mmenyusui. Tujuan dilakukannya program ini adalah untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Program ini juga adalah rancangan untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045, dengan target terciptanya generasi emas yang membawa Indonesia lebih maju. 
Program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah sebagai bagian dari agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia patut diapresiasi dari segi niatnya. Memberikan akses makanan sehat kepada pelajar dan kelompok masyarakat tertentu memang dapat membantu mengatasi masalah gizi buruk serta meningkatkan konsentrasi belajar anak. Namun, di balik niat mulia tersebut, saya menilai bahwa implementasi program ini perlu dikaji ulang, terutama dari sisi selektifitas penerima dan dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan.
Pertama-tama, tidak semua orang membutuhkan bantuan makan gratis. Jika program ini diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi atau sosial penerimanya, maka yang terjadi adalah pemborosan anggaran negara. Ada keluarga yang mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, dan mereka sejatinya tidak perlu menerima bantuan serupa. Dana yang digunakan untuk program ini seharusnya bisa dialokasikan lebih tepat sasaran jika proses distribusinya melalui verifikasi dan kriteria yang ketat. Misalnya, berdasarkan data penghasilan, status sosial, atau status gizi anak-anak di daerah tertentu.
Kedua, kita perlu realistis dalam melihat konsekuensi lingkungan dari sebuah program yang berskala besar. Penyediaan makan gratis untuk jutaan siswa setiap hari akan menghasilkan limbah makanan dan sampah kemasan dalam jumlah yang sangat besar. Tanpa sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi dan kesadaran dari para pelaksana di lapangan, program ini bisa menjadi beban ekologis yang serius. Ironis rasanya jika satu sisi kita ingin menciptakan generasi sehat dan cerdas, namun di sisi lain justru memperparah pencemaran lingkungan yang mereka tinggali.
Karena itu, saya berpendapat bahwa kebijakan makan bergizi gratis ini harus dilakukan secara selektif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengedepankan data yang akurat, pendekatan berbasis kebutuhan, serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Jangan sampai karena ingin cepat terlihat berhasil, program ini malah kehilangan esensinya dan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Selektifitas bukan berarti diskriminatif, melainkan bentuk tanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan dan membawa dampak positif secara menyeluruh.