Sopan Santun Politik, Feodalisme Terselubung, dan Kedaulatan Rakyat: Populi Suprema Lex Esto

Opini Publik: Vox Populi Vox Dei

JurnalBengkulu.com - Dalam politik modern, menekankan sopan santun sering menjadi bentuk kemunafikan terselubung. Kesopanan dijadikan topeng untuk menutupi kekuasaan yang sewenang-wenang, menyembunyikan praktik korupsi, atau menahan kritik rakyat. Fenomena ini lebih menyerupai negara feodal daripada demokrasi.

Feodalisme ditandai oleh hierarki kekuasaan yang kaku: rakyat harus tunduk dan hormat pada penguasa tanpa mempertanyakan keputusan yang merugikan mereka. Kesopanan di sini bukan nilai etis, tetapi alat legitimasi penguasa untuk menundukkan rakyat.

Dalam demokrasi sejati, rakyat memiliki hak untuk mengkritik, memprotes, dan menuntut akuntabilitas. Kesopanan tidak boleh dijadikan penghalang untuk menyuarakan kebenaran dan kepentingan publik. Di sinilah filosofi “Populi Suprema Lex Esto” menjadi relevan: kehendak rakyat adalah hukum tertinggi, dan semua kekuasaan harus tunduk pada kepentingan rakyat, bukan sebaliknya.

1. Batas Penghormatan Rakyat

Formalitas dan Etika → berbicara sopan kepada pejabat, menjaga tata krama.

Kepatuhan Administratif → mengikuti hukum dan prosedur, sebagai penghormatan pada sistem, bukan individu.

Batas Toleransi → menghormati jabatan, tetapi menolak penyalahgunaan kekuasaan.

2. Batas Kritik dan Protes

Hukum dan Ketertiban → protes sesuai aturan, tidak merusak fasilitas publik.

Fokus pada Kebijakan, Bukan Pribadi → kritik diarahkan pada kebijakan atau tindakan pejabat, bukan serangan personal.

Proporsional dan Rasional → menggunakan data, fakta, dan argumentasi logis.

Kesempatan yang Sama → semua warga berhak bersuara melalui media resmi, audiensi publik, atau demonstrasi damai.

Dengan prinsip Populi Suprema Lex Esto, semua kebijakan, keputusan, dan tindakan pejabat harus berbasis pada kepentingan rakyat. Jika penguasa menyalahgunakan kekuasaan, rakyat tidak hanya berhak mengkritik, tetapi wajib menegakkan kehendak publik sebagai hukum tertinggi.

Prinsip ini menegaskan bahwa:

Penghormatan berlaku pada jabatan dan sistem, bukan tindakan sewenang-wenang penguasa.

Kritik dan protes adalah hak dan kewajiban rakyat untuk menjaga akuntabilitas.

Demokrasi yang sejati menyeimbangkan tata krama politik dengan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi.

Dengan demikian, sopan santun yang dipaksakan tanpa ruang kritik menjadikan negara feodal modern, sedangkan demokrasi yang sehat menempatkan rakyat sebagai pengawal hukum tertinggi, memastikan kekuasaan selalu berada dalam pengawasan.