Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Stunting, Pemprov, Pekab, Forkopimda 'Keroyokan'
Jurnal Bengkulu - Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi program prioritas pemerintah pada tahun 2023. Untuk mewujudkannya membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak. Hal ini sebagai bentuk tindaklanjut atas instruksi Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda, di Sentul Bogor, Jawa Barat terkait dengan penekanan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di daerah.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan, sesuai instruksi Presiden Jokowi bahwa penanganan kemiskinan dan stunting harus dilakukan secara ‘keroyokan’. Sehingga tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Menangani kemiskinan ekstrem dan stunting tidak mungkin bisa berdiri sendiri, maka harus dilakukan secara ‘keroyokan’ bersama - sama melibatkan peran kontribusi TNI/POLRI, Kejaksaan, Lanal, Binda dan unsur Forkopimda lainnya untuk turut bersinergi mengatasi permasalahan ini," ujar Gubernur saat Rapat bersama Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten/kota di Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa malam (24/1).
Lebih lanjut, pada pertemuan ini kita ingin mendapatkan penyampaian laporan atau gambaran dari kabupaten/kota guna menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Menurut data BPS, pada kurun waktu September 2017 hingga September 2022 kemiskinan Bengkulu menurun, walaupun pada September 2020 sempat kembali meningkat menjadi 15,30 persen akibat pandemi COVID-19 dan pada September 2022 dapat kembali ditekan menjadi 14,34 persen.
"Tahun 2023 ini, Bengkulu masuk dalam 10 Provinsi dengan penurunan presentasi angka kemiskinan sebesar 0,28 persen. Di mana angka penduduk miskin ekstrem mengalami penurunan dari 74.840 (2021) menjadi 73.330 (2022)," terang Rohidin.
Sedangkan, tambah Rohidin, berdasar survey status gizi Indonesia (SSGI) data prevalensi stunting Provinsi Bengkulu sebesar 22,1 persen, dan untuk data stunting tertinggi berada di Kabupaten Rejang Lebong (26,0 persen) sedangkan terendah di Kabupaten Kaur (11,3 persen). Angka prevalensi stunting rata-rata nasional yaitu 24,4 persen.
"Angka prevalensi stunting di Bengkulu sudah berada di bawah rata-rata nasional yaitu di angka 22,1 persen. Namun, beberapa Kabupaten seperti Rejang Lebong (26,0), Bengkulu Tengah (25,5), dan Seluma (24,7) angkanya masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, kita harus saling sinergi menurunkan angka kemiskinan dan stunting tersebut," jelasnya.
"Dan kemarin kementerian keuangan menyampaikan akan ada dana insentif daerah, bagi Provinsi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Namun, lebih penting daripada itu ketika angka kemiskinan dan stunting turun kesejahteraan masyarakat akan lebih baik dan harapan generasi muda Bengkulu akan terjamin," pungkas Gubernur Rohidin.
Sementara itu, Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi mengungkapkan antara kemiskinan dan stunting seperti dua sisi mata uang, jika angka kemiskinan tinggi tentu stunting juga akan ikut tinggi. Dan kota Bengkulu, sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan di angka 15 persen.
"Beberapa langkah sudah dilakukan di antaranya menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalisir wilayah kantong kemiskinan. Pemkot menggerakkan seluruh OPD, seperti Dinas Kesehatan dengan layanan kesehatan gratis, penyediaan Beasiswa, hingga program penyediaan air bersih untuk warga," jelas Dedy. (Red)
