APBD Bengkulu di Ambang Ketimpangan Fiskal: TKD Menyusut, PAD Seret, dan Rencana Utang Rp 2 Triliun ke BJB

Gubernur Helmi Hasan Dinilai Mengantar APBD Bengkulu ke Jurang Krisis Fiskal

JurnalBengkulu.com - Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu 2025/2026 diprediksi menghadapi ketimpangan serius. Jika Gubernur Helmi Hasan gagal mengelola keuangan daerah secara tepat, APBD Bengkulu terancam memasuki jurang krisis fiskal yang akan berdampak langsung pada layanan publik dan pembangunan.

TKD Menyusut Drastis

Transfer ke Daerah (TKD) dari Kementerian Keuangan untuk Bengkulu pada 2025 tercatat sekitar Rp 1,3 triliun. Namun, dalam APBN 2026, alokasi tersebut diperkirakan menurun signifikan. Jika mengikuti proyeksi penurunan nasional sekitar 24,7%, maka TKD Bengkulu bisa terpangkas sekitar Rp 320 miliar, sehingga hanya tersisa ±Rp 980 miliar.

PAD Tak Capai Target

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 1,085 triliun pada 2025 pun terancam tidak terealisasi. Keterlambatan penerimaan pajak, lemahnya retribusi, serta buruknya pengelolaan aset daerah mempersempit ruang fiskal pemerintah. Dengan TKD menyusut dan PAD tak tercapai, pemerintah daerah dipaksa menata ulang prioritas belanja rutin, proyek jalan, hingga layanan dasar masyarakat.

Pinjaman Rp 2 Triliun ke BJB: Jalan Keluar atau Perangkap Baru?

Untuk menambal kekurangan, Gubernur Helmi Hasan berencana mengajukan pinjaman Rp 2 triliun ke Bank BJB. Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk pembangunan jalan Rp 600 miliar serta pengadaan ambulans.

Namun, rencana utang ini menyimpan risiko besar:

Beban bunga dan cicilan akan memangkas fleksibilitas APBD.

Pinjaman konsumtif untuk menutupi defisit akibat TKD dan PAD memperdalam ketimpangan fiskal.

Jika PAD tetap seret, pendapatan daerah bisa habis hanya untuk membayar utang, bukan untuk layanan publik.

Infrastruktur Dasar vs Proyek Mercusuar

Pakar fiskal menekankan agar pemerintah lebih memprioritaskan infrastruktur dasar:

Jalan strategis lokal dan transportasi publik.

Fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit, dan ambulans).

Air bersih, sanitasi, dan drainase.

Pendidikan dasar dan menengah.

Proyek-proyek simbolik atau “mercusuar” yang hanya bersifat pencitraan dinilai sebaiknya dikurangi agar dana terbatas benar-benar diarahkan pada kebutuhan vital rakyat.

Jalan Tengah: Efisiensi dan Disiplin Fiskal

Strategi penyelamatan APBD Bengkulu harus mencakup:

Efisiensi belanja: memangkas proyek non-prioritas.

Optimalisasi PAD: memperkuat basis pajak dan retribusi lokal.

Manajemen utang hati-hati: memastikan pinjaman dialihkan untuk investasi produktif yang bisa menambah PAD di masa depan.

Ancaman Krisis Fiskal

Kombinasi TKD menyusut ±Rp 320 miliar, PAD tidak tercapai, dan rencana utang Rp 2 triliun berpotensi menyeret Bengkulu ke dalam tekanan fiskal serius. Tanpa pengelolaan cermat, APBD bisa terkunci hanya untuk cicilan utang dan belanja rutin, sementara pembangunan strategis dan layanan publik terbengkalai.

Kesimpulan:

Pinjaman ke BJB mungkin bisa menjadi penyangga jangka pendek, tetapi tanpa pembenahan PAD dan efisiensi belanja, kebijakan ini justru mengantar Bengkulu menuju jurang fiskal di tahun-tahun mendatang.(JB)