Bupati Sapuan Apresiasi DPRD, Pastikan Seragam Sekolah Dan BPJS Gratis Tetap Dilanjutkan Tahun 2025
Mukomuko - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 telah disahkan bersama antara Pemkab Mukomuko dengan DPRD melalui rapat paripurna, pada Jumat malam, 29 November 2024. Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE., mengapresiasi kinerja DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah membahas rancangan Perda APBD dengan baik. Sehingga pengesahannya dapat dilakukan tepat waktu. Anggaran belanja Mukomuko tahun 2025 disahkan sebesar Rp 1,026 triliun. Sementara, anggaran pendapatan sebesar Rp 975,7 miliar. Terdapat defisit sebesar Rp 50,4 miliar. Defisit itu tertutupi dari penerimaan pembiayaan dari Silpa.
“Syukur Alhamdulillah kita dapat menyelesaikan dan menyepakati APBD tahun 2025 sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Bupati Sapuan.
Dikatakan Sapuan, skala prioritas pembangunan dalam postur APBD Mukomuko tahun 2025 masih bidang infrastruktur yang sudah diajukan sebelumnya.
“Untuk infrastruktur pada APBD 2025 itu ada sekitar Rp 64 miliar,” sebut Bupati Sapuan.
Dengan infrastruktur yang memadai, lanjutnya, bisa menekan biaya logistik. Dalam artian barang-barang kebutuhan masyarakat bisa murah karena akses lancar. Sebaliknya hasil produksi masyarakat seperti pertanian dan perkebunan bisa mendapat keuntungan lebih karena dipangkas biaya angkutan.
“Makanya fokus kami (Pemkab Mukomuko) masih pada infrastruktur,” tegas Sapuan.
Kendati demikian, lanjutnya lagi. Bidang pelayanan dasar juga masih menjadi perhatian Pemkab dan DPRD Mukomuko. Sapuan memastikan, program seragam sekolah gratis masih akan tetapi ada pada tahun 2025 mendatang.
“Termasuk juga BPJS gratis tetap dilanjutkan. Alokasi dana jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang terintegrasi dengan BPJS dianggarkan sesuai kebutuhan masyarakat,” terang Sapuan.
Ditambahkannya, pada tahun 2025 mendatang, Pemkab Mukomuko mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan guna memindahkan jalan nasional yang melewati Bandara Mukomuko.
“Itu sudah ada anggran untuk pembebasan lahan. Kalau sudah ada lahan untuk badan jalan, proses pembangunan bisa segera dimulai. Sehingga, Bandara bisa dimanfaatkan secara optimal, begitupun ruas jalan nasional bisa dibangun tanpa ada kendala lagi. Itu sementara yang dapat kami sampaikan,” pungkas Bupati Sapuan. **
