Dari Bengkulu untuk Papua: DPRD Tampung Aspirasi, Tekankan Pendekatan Kemanusiaan
JurnalBengkulu.com, Bengkulu - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Ikatan Mahasiswa Papua (Imapa) sebagai respons atas aksi penyampaian aspirasi terkait kondisi terkini di Papua. Forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan wakil rakyat untuk membahas berbagai persoalan yang dinilai mendesak, khususnya terkait isu kemanusiaan dan hak asasi manusia.
Dalam pertemuan yang berlangsung dinamis tersebut, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Edwar Samsi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai peristiwa yang dilaporkan terjadi di Papua. Ia menegaskan komitmen DPRD Bengkulu untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan.
“Kami memahami kegelisahan yang disampaikan adik-adik mahasiswa. DPRD Bengkulu akan meneruskan seluruh aspirasi ini kepada pemerintah pusat, DPR RI, hingga Komnas HAM agar mendapat perhatian serius,” ujar Edwar.
Hearing ini menghadirkan sejumlah perwakilan Imapa Bengkulu yang secara lugas menyampaikan tuntutan mereka. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyoroti dugaan tindakan kekerasan terhadap warga sipil di beberapa wilayah Papua. Mereka menilai situasi tersebut perlu penanganan serius dan transparan dari negara, terutama dalam menjamin perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Salah satu poin utama yang disuarakan adalah desakan agar aparat penegak hukum memproses secara tegas pelaku kekerasan yang diduga terjadi pada 14 April 2026 di Kabupaten Puncak serta 31 Maret 2026 di Kabupaten Dogiyai. Mahasiswa meminta agar tidak ada impunitas dalam kasus-kasus tersebut dan hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu.Selain itu, mahasiswa juga menuntut penghentian segala bentuk tindakan kekerasan, intimidasi, dan dugaan pelanggaran HAM yang ditujukan kepada Orang Asli Papua. Mereka menilai pendekatan keamanan yang berlebihan justru memperburuk situasi dan memperpanjang konflik yang ada.
Tidak hanya menyoroti aspek keamanan, Imapa Bengkulu juga menyampaikan penolakan terhadap berbagai operasi militer yang dinilai tidak memberikan solusi jangka panjang. Mereka bahkan mendesak agar dilakukan penarikan aparat militer, baik yang bersifat organik maupun non-organik, dari wilayah Papua guna menciptakan suasana yang lebih kondusif.
Di sisi lain, isu investasi juga menjadi perhatian dalam hearing tersebut. Mahasiswa menilai sejumlah proyek investasi di Papua berpotensi merugikan masyarakat adat, terutama dalam aspek ekologi, ekonomi, dan sosial-politik. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan investasi yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat lokal.
Lebih lanjut, Imapa Bengkulu mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM di sejumlah wilayah seperti Puncak, Dogiyai, Tolikara, Nduga, dan Yahukimo. Mereka menilai langkah ini penting untuk mengungkap fakta di lapangan sekaligus memberikan keadilan bagi para korban.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi di Papua. Mereka meminta pemerintah memberikan akses seluas-luasnya kepada jurnalis, baik nasional maupun internasional, agar dapat meliput kondisi sebenarnya di lapangan tanpa hambatan. Menurut mereka, transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, DPRD Bengkulu menegaskan akan berperan sebagai jembatan antara mahasiswa dan pemerintah pusat. Edwar Samsi menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin aspirasi ini berhenti di forum semata, melainkan benar-benar dikawal hingga mendapat respons konkret dari pihak terkait.
Ia juga menambahkan bahwa isu Papua merupakan persoalan nasional yang membutuhkan perhatian bersama. Oleh karena itu, DPRD Bengkulu mendorong adanya langkah-langkah solutif yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan dialog.
Dengan digelarnya hearing ini, diharapkan aspirasi mahasiswa Papua dapat tersampaikan secara utuh dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tingkat pusat. DPRD Bengkulu pun berkomitmen untuk terus mengawal isu ini demi terciptanya keadilan, perdamaian, dan perlindungan hak asasi manusia di Papua.(Adv)
