Pimpin Pakta Integritas, Gubernur Helmi Hasan: Jangan Ada Korupsi, Uang Negara Harus Kembali untuk Rakyat
JurnalBengkulu.com, Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11), Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memimpin penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan legislatif se-Provinsi Bengkulu.
Kegiatan yang dipusatkan di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu tersebut diikuti seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan DPRD provinsi serta kabupaten/kota, dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Penandatanganan ini menjadi langkah bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dalam sambutannya, Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa Pakta Integritas tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar tanda tangan di atas kertas. Lebih dari itu, komitmen tersebut harus menjadi titik awal perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bengkulu.
"Hari ini kita siap mengubah hal-hal buruk yang selama ini terjadi di Provinsi Bengkulu, terutama terkait kepala daerah yang tersandung persoalan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Kita ingin ke depan pemerintahan berjalan dengan baik, bersih, dan berintegritas," tegas Helmi Hasan.
Gubernur juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi, terutama dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sekaligus mengawasi bagaimana anggaran publik dikelola dan digunakan.
"Penandatanganan Pakta Integritas ini jangan hanya menjadi seremonial. Kita ingin pemerintahan yang terbuka, terutama dalam persoalan anggaran. Masyarakat harus bisa mengetahui dan melihat bagaimana anggaran dikelola. Tidak boleh ada permainan KKN, apalagi korupsi. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan," ujar Helmi.
Sementara itu, Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Andi Purwana, menyampaikan bahwa Pakta Integritas merupakan bentuk pertanggungjawaban moral para penyelenggara pemerintahan, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
"Komitmen Pakta Integritas yang nantinya ditandatangani oleh seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh kepala OPD merupakan komitmen Bapak dan Ibu kepada masyarakat dan juga kepada Sang Pencipta. Jadikan momentum ini sebagai sesuatu yang sakral agar kita semua senantiasa menjaga diri dan terhindar dari proses hukum, khususnya tindak pidana korupsi," ungkap Andi Purwana.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK untuk terus mengingatkan para penyelenggara pemerintahan agar konsisten menjaga integritas dan menjalankan amanah sesuai komitmen yang telah dibuat.
"Acara ini kami selenggarakan agar dapat terus menekankan dan mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian untuk selalu menjaga komitmen sesuai dengan apa yang nantinya ditandatangani. Jangan sampai komitmen tersebut hanya tertulis di atas kertas, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Bengkulu Mian, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu Tengku Zulkarnain, Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Andi Purwana, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama ini, Pemprov Bengkulu berharap seluruh penyelenggara pemerintahan semakin memperkuat tanggung jawab, kejujuran, dan keterbukaan dalam menjalankan tugas. Dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan pengawasan publik yang kuat, setiap rupiah uang negara diharapkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
