Diduga Ada Penyelewengan Dana TPP, Oknum Pejabat Seluma Diperiksa Kejati
Jurnalbengkulu.com - Kejaksaan tinggi (Kejati) Bengkulu melakukan pemeriksaan terhadap berapa orang pejabat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta dari Inspektorat kabupaten Seluma untuk dimintai keterangan.(11/04/2018)
Pemanggilan dilakukan terkait adanya dugaan penyelewengan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dilingkungan pemerintah kabupaten seluma tahun 2017 sebesar 65 miliar lebih.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu, Henri Nainggolan menduga adanya indikasi kerugian negara sekitar Rp. 12 miliar dalam penyelewengan dana TPP tersebut."Sementara ini kita menduga terdapat indikasi kerugian negara sekitar Rp. 12 miliar dalam penyelewengan dana TPP tersebut", terang Hendri.
Saat ini pihak Kejati sedang melakukan penyelidikan dan sudah memanggil beberapa ASN dari Pemda Seluma untuk dimintai keterangan.
"Ditahap penyelidikan ini, kita akan segera meminta keterangan ahli dari Dirjen Anggaran dan Kementerian Dalam Negeri, keterangan tersebut terkait peraturan pencairan TPP oleh Pemerintah Daerah untuk ASN.
Diketahui permasalahan tersebut muncul setelah besaran TPP dilingkungan Kabupaten Seluma mendapat aksi protes keras dari banyak kalangan karena adanya kesenjangan di OPD yang bertipe A, B dan C yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggap tidak sesuai dengan beban kerja masing-masing ASN di Kabupaten Seluma.
Kemudian, besaran dalam TPP pada OPD tipe C yang termasuk dalam TP4D jabatan Kepala Bidang (Kabid) disalah satu OPD menerima TPP dengan besaran mencapai 14 juta hingga 16 juta rupiah.Dana TPP yang diterima OPD tipe C tersebut dianggap lebih besar dari Kepala OPD tipe A seperti di Dinas perkerjaan Umum (PU) yang hanya menerima TPP sebesar Rp 13 juta, sedangkan kepala bagian (Kabag) dilingkungan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Seluma hanya menerima TPP sebesar Rp 12 juta setiap bulannya. (VP)