DPRD Kota Bengkulu Siap Fasilitasi Penyelesaian Persoalan Lahan Warga Sumber Jaya
Jurnalbengkulu.com - Puluhan warga Kelurahan Sumber Jaya, Kota Bengkulu yang bersengketa lahan dengan PT Pelindo mendatangi kantor DPRD Kota Bengkulu. Kedatangan warga ini untuk meminta kepada DPRD Kota menjembatani persoalan lahan dengan PT Pelindo. Warga mengatakan ada sekitar 315 rumah yang sedang mengalami konflik lahan dengan PT Pelindo saat ini.
Warga yang mendatangi Kantor DPRD Kota Bengkulu untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga yang tinggal di lahan itu. Penasihat Hukum warga penggarap lahan, Iksan Nazir mengatakan warga penggarap lahan juga merupakan warga Kota Bengkulu yang haknya harus ikut diperjuangkan Dewan.
“Kita ke sini sebenarnya untuk meminta kepada wakil rakyat berkaitan dengan ada warga yang menggarap lahan eks Pelindo di Pulau Bai. Kami datang ke sini ini sebenarnya pertama minta supaya DPRD kota ini bisa menjembatani permasalahan warga penggarap dengan PT Pelindo,” kata Ikhsan Nazir, pendamping hukum masyarakat Kelurahan Sumber Jaya.
Ikhsan menambahkan, masyarakat di area tersebut sudah membentuk RT 30 sebagai pemekaran dari RW 2, Kelurahan Sumberjaya. Namun setelah terbentuk pengurus RT dan RWnya, pihak kelurahan dan kecamatan tidak mengakui hal tersebut. Selain itu, untuk kebutuhan listrik pihak PLN juga tidak lagi melayani pemasangan baru di area tersebut.
Sementara itu, anggota DPRD Komisi III, Dedi Yanto yang mendengarkan keluhan warga tersebut mengatakan hingga saat ini belum dapat dibuktikan mana pihak yang benar dan yang salah. Selanjutnya pihak warga diminta bersurat secara resmi ke DPRD agar bisa diatur untuk memanggil pihak PT Pelindo.
“Tadi kita sudah dengarkan keluhan warga ini, nanti selanjutnya akan kita pertemukan dengan PT Pelindo biar bisa ketemu masalahnya dimana. Kita minta warga mengirim surat resmi ke kita agar nanti kita jadwalkan untuk kita undang pihak PT Pelindo,” jelas Dedi Yanto.
DPRD Kota Bengkulu yang diwakili Wakil Ketua Komisi 3 Dediyanto dan Anggota Komisi 1 Ariyono Gumay meminta warga penggarap lahan untuk memasukkan surat resmi permintaan penjadwalan Rapat Dengar Pendapat ke DPRD. Selanjutnya DPRD akan memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan ini dengan meminta pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama. (Adv)
