Kursi Rakyat Dijarah Partai?

Opini Publik: Freddy Watania

JurnalBengkulu.com - Di Bengkulu, Polemik PAW, Perpecahan Publik, dan Perang Terbuka atas Kedaulatan Demokrasi. Di Jakarta, Lima Mahasiswa Menggugat Mahkamah Konstitusi: Rakyat Menuntut Hak untuk Menurunkan Wakilnya Sendiri. 

Polemik PAW Ketua DPRD Provinsi Bengkulu kini menjelma badai politik yang membelah kota menjadi dua arus besar: mereka yang setia pada garis Partai Golkar dan mendukung pergantian pimpinan dewan, dan mereka yang menolak logika “partai lebih berdaulat dari rakyat.” Dua gelombang ini saling bertabrakan seperti ombak yang saling menghantam karang: bising, kasar, dan tak ada tanda akan surut.

Di satu sisi, kelompok masyarakat yang pro–PAW menganggap pergantian ini sebagai penataan internal yang sah, mekanisme organisasi yang tak perlu dicampuri publik. Mereka menilai bahwa partai memiliki prerogatif penuh atas kadernya. Seorang tokoh masyarakat di Bengkulu Tengah menyebut, “Kalau partai melihat perlu diganti, ya diganti. Itu rumah tangga Golkar.”

Di warung kopi dan grup WhatsApp relawan partai, narasi ini bergema kuat: pergantian dianggap langkah penyegaran, bagian dari strategi politik jangka panjang. Bahkan sebagian menilai PAW sebagai jalan keluar dari konflik faksi internal yang sudah terlalu panas.

Namun di sisi lain, suara tandingan menggelegar semakin keras: “Kursi itu milik rakyat, bukan milik DPP partai!”
Kelompok ini melihat PAW sebagai perampasan mandat rakyat dengan cara paling halus namun paling brutal. Mereka menilai partai semakin arogan, memperlakukan jabatan dewan seperti barang dagangan politik yang bisa dikeluarkan dari etalase kapan saja, tanpa bertanya pada publik.

Seorang akademisi di Bengkulu berkata tajam:
“Rakyatlah yang menaikkan seseorang, bukan partai. Kalau rakyat tidak dilibatkan dalam recall, maka PAW hanyalah kudeta kecil yang dilegalkan aturan.”

Perpecahan ini membuat Bengkulu memasuki fase baru: publik tidak lagi bicara soal siapa yang menjadi ketua, tetapi siapa yang sebenarnya berkuasa: rakyat atau partai.

Dan inilah momen ketika Bengkulu menemukan resonansinya dengan Jakarta.

Di ibu kota, lima mahasiswa membawa bara yang sama ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menantang Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3, pasal yang memberi partai kekuasaan mutlak mencabut wakil rakyat dari kursinya. Gugatan itu bukan sekadar keluhan hukum, tetapi adalah manifesto generasi muda yang muak melihat partai memonopoli mekanisme recall.

Dalam ruang sidang MK, kalimat mereka menggema seperti sirene darurat:
“Pemilu tanpa hak rakyat untuk menurunkan wakilnya adalah demokrasi yang pincang.”

Narasi mereka menyorot fakta pahit: partai sigap mencopot kader yang dianggap tak patuh, namun lamban bertindak ketika seorang wakil rakyat kehilangan integritas. Ketimpangan itulah yang meledak juga di Bengkulu hari ini.

Dua peristiwa: PAW Bengkulu dan gugatan mahasiswa ke MK—adalah dua keping puzzle yang jika disatukan memperlihatkan gambar besar: demokrasi yang sedang digerogoti dari dalam.

Fakta bahwa sebagian rakyat mendukung PAW dan sebagian lainnya menolak, menunjukkan betapa dalamnya retakan ini. Demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi soal kepemilikan mandat. Apakah wakil rakyat adalah kepanjangan tangan pemilih, atau kaki-tangan partai?

Para filsuf sudah lama mengingatkan.
Aristoteles menyebut demokrasi yang dikendalikan elite sebagai “tirani yang memakai topeng kebebasan.”

Rousseau lebih keras: “Ketika perwakilan menjadi tuan atas rakyat, kontrak sosial berubah menjadi ilusi.”

Dan kini, kata-kata itu seperti ditulis ulang untuk Bengkulu.
PAW bukan lagi sekadar pergantian jabatan. Ia adalah simbol pertempuran antara dua kedaulatan:
kedaulatan rakyat yang memudar dan kedaulatan partai yang terus menguat.

Jika partai bisa mengganti wakil rakyat tanpa bertanya pada pemilih, maka demokrasi telah kehilangan salah satu syarat paling fundamentalnya: pertanggungjawaban pada publik.

Dan dari Bengkulu, kota yang sering dicibir sebagai pinggiran politik nasional—justru lahir pertanyaan paling brutal:
Apakah rakyat masih pemilik kursi parlemen, atau hanya pemilih musiman yang dilupakan begitu pemilu selesai?

Bengkulu kini menjadi panggung kecil dari drama besar republik ini.
Satu sisi bersorak atas PAW.
Satu sisi "memberontak" demi kedaulatan rakyat.

Dan di tengah pertempuran itu, lima mahasiswa di Jakarta berdiri membawa pesan yang sama:
“Jangan jarah kursi rakyat.”