Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Raperda BUMD Disepakati
Jurnalbengkulu.com - Rapat Paripurna Laporan Hasil Pembahasan Komisi II terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sepakati oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Samsu Amanah, dan Anggota dewan yang hadir Berjumlah 28 orang. Herizal Apriansyah Ketua Komisi II Bidang Perekonomian, membacakan hasil pembahasan komisi ll di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (09/01/2020).
Peraturan Daerah (Perda) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebenarnya dibuat dengan tujuan supaya Bengkulu dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri
"Pertama Perda BUMD ini, dibuat dengan tujuan dapat mengembangkan perekonomian daerah yang dapat keuntungan bagi usaha milik daerah. Kedua, perda terkait badan usaha milik daerah ini mengatur semua yang menjadi kewajiban, kewenangan, pendirian serta permodalan dalam suatu usaha milik daerah," kata Herizal dalam Laporannya.
Kemudian Herizal menambahkan bahwa, Perda ini kedepannya diharapakan supaya bisa menjadi sebuah acuan dalam urusan-urusan daerah terkait BUMD tentunya
"Ketiga, peraturan ini diharapkan menjadi acuan dalam urusan-urusan yang ada di daerah," lanjut Herizal.
"Kemudian Peraturan Perundang-undangan yang dihasilkan pada Perda BUMD ini Berjumlah 18 Bab dan 94 pasal, dari ketentuan umum sampai ketentuan penutup," pungkasnya.
Hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait perda BUMD telah di setujui karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, rapat kali ini juga dijadwalkan untuk membahas "Pembentukan Pansus Pembahasan Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan" Karena kelengkapannya belum terpenuhi, akhirnya rapat ini di tunda minggu depan.(Adv)
