Pemprov Bengkulu Dukung Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat
Jurnalbengkulu.com - Pemerintah Provinsi Bengkulu mengapresiasi dan mendukung atas terbentuknya Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Provinsi Bengkulu yang diinisiasi Dinas Kesehatan Provinsi.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, pembentukan TPKJM di Provinsi Bengkulu ini adalah momemtum yang sangat tepat guna mengantisipasi jika ada agenda nasional dan pelayanan kepada masyarakat.
"Kita sangat apresiasi dan dukung terbentuknya TPKJM ini. Semua persoalan-persoalan sosial khususnya masalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) ini sudah ditangani dengan baik selama ini, tapi hal itu belum terkoordinasi, sehingga perlu dibentuk suatu tim khusus yang menangani soal kesehatan jiwa masyarakat," tutur Sekda Isnan Fajri saat membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembentukan TPKJM, di hotel kawasan Kota Bengkulu, Selasa (31/10).
Untuk itu, kata Sekda, dengan terbentuknya TPKJM dengan SK Gubernur sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Kesehatan diharapkan tim yang dibentuk ini dapat bekerja secara terpadu, terarah dengan program kerja yang jelas.
"Ke depannya kita berharap pelayanan terhadap ODGJ itu bisa 100 persen tertangani, baik pada sisi kesehatan maupun sisi sosialnya," demikian kata Sekda Isnan.
Rapat ini diikuti Kadis Kesehatan Provinsi, Dinas Sosial, BNN Provinsi, Direktur RSKJ Soeprapto Bengkulu, Polda Bengkulu, Karo Pemkesra Setda Provinsi Bengkulu serta organisasi profesi.
Kadis Kesehatan Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, tim yang dibentuk ini berasal dari lintas instansi, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSKJ, Polda, BNN, Satpol PP dan juga ada dari Organisasi Profesi.
"Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat ini dibentuk sebagai wadah koordinasi dalam pencegahan dan pengendalian Orang Dengan Gangguan Jiwa," sebut Herwan.
Herwan mengungkapkan, sasaran gangguan mental emosional tahun 2023 seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu dengan estimasi jumlah penduduk usia di atas 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa sebanyak 384.627 orang.
Dengan perkiraan banyaknya masalah kesehatan jiwa masyarakat tersebut, maka perlu dibentuk tim lintas sektoral guna meningkatkan kerja sama secara terpadu dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa.
"Sehingga diharapkan akan terbentuk perilaku sehat sebagai individu, keluarga dan masyarakat yang memungkinkan setiap orang hidup lebih produktif secara sosial dan ekonomis," ujarnya. (**)
