Pengkhianatan di Tengah Jalan: Kekecewaan Kader terhadap Arjuna-Dendy

Oleh: Muhamad Alfarozy

Kader GmnI Tanah Datar
Kader-kader GMNI yang selama ini solid dan loyal terhadap kepemimpinan Arjuna-Dendy kini dihantam kenyataan pahit. Mereka yang rela turun ke jalan, mempertaruhkan tenaga, reputasi, bahkan keamanan pribadi demi membela apa yang disebut sebagai “GMNI Murni”, kini justru merasa dikhianati oleh para pemimpinnya sendiri.
Isu perpecahan antara Arjuna dan Dendy bukan lagi sekadar desas-desus. Di tengah ketegangan yang belum sepenuhnya mereda pasca-Kongres Bandung, keduanya disebut-sebut sudah tidak lagi berada di satu garis perjuangan. Arjuna dikabarkan merapat ke Soejari Somar, sementara Dendy Sugeng justru mendekat ke kubu Risyad Fahlevi. Sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak, khususnya para kader di bawah yang selama ini setia mengawal gerakan mereka.
Kekecewaan ini makin dalam ketika muncul informasi pertemuan antara Arjuna dan Soejari pasca-Kongres Bandung, yang semakin memperkuat dugaan bahwa ada konsolidasi diam-diam di tingkat elit. Tak hanya itu, pamflet bertajuk “Sarasehan Persatuan” yang beredar di media sosial memperkuat narasi bahwa konsesi dan kompromi politik sedang dibangun tanpa melibatkan atau memberitahu kader yang telah mengorbankan banyak hal di bawah.
Lalu, di mana posisi kader-kader yang selama ini berada di garis depan? Mereka yang memboikot kongres, mengadakan forum alternatif, bahkan terlibat bentrokan dan konflik internal demi membela marwah organisasi, kini seperti ditinggalkan begitu saja. Orang-orang yang selama ini mereka bela, kini justru mempermainkan arah perjuangan.
Apakah mereka tidak merasa dikhianati? Apakah perjuangan mereka tidak berarti apa-apa?
Pertanyaan-pertanyaan ini terus mengemuka di ruang-ruang diskusi kader. Banyak yang mulai mempertanyakan arah dan niat dari tokoh-tokoh yang selama ini mereka anggap sebagai pembawa panji perjuangan. Jika benar Arjuna dan Dendy adalah figur yang memperjuangkan GMNI yang murni, kenapa mereka justru berpisah di tengah jalan dan memilih jalannya masing-masing?
Situasi ini menimbulkan satu pertanyaan penting: apakah dinamika ini adalah angin segar untuk persatuan, atau justru angin duduk yang melemahkan semangat gerakan?
Jika kita berpijak pada nilai-nilai yang selama ini dijunjung dalam GMNI—ideologi marhaenisme, kesetiaan terhadap massa rakyat, dan keberanian dalam memperjuangkan kebenaran—maka langkah-langkah manuver personal yang terjadi belakangan ini adalah bentuk deviasi dari prinsip-prinsip dasar organisasi. Ini bukan sekadar soal konflik elit. Ini adalah persoalan kejujuran terhadap kader, terhadap pengorbanan kolektif, dan terhadap nilai-nilai perjuangan yang selama ini dijunjung tinggi.
Narasi bahwa “GMNI bukan sekadar administratif” sering digaungkan oleh banyak pihak, termasuk oleh Arjuna dan Dendy sendiri. Namun, saat ini justru mereka yang menjadikan legalitas sebagai alat tawar-menawar politik. Jika benar GMNI adalah gerakan ideologis, maka mestinya langkah yang diambil bukanlah kompromi diam-diam dengan pihak yang sebelumnya dilawan, melainkan menginisiasi jalan keluar yang adil dan terbuka: forum evaluasi kader nasional, konsolidasi kongres yang demokratis, atau bahkan pernyataan resmi kepada basis tentang arah organisasi ke depan.
Alih-alih melakukan itu, mereka justru membiarkan isu liar berkembang, membiarkan kader-kader di bawah terombang-ambing tanpa arah, dan pada akhirnya membuat banyak cabang merasa ditinggalkan. Bahkan sebagian cabang yang sebelumnya berada dalam barisan Arjuna-Dendy mulai menarik dukungan, karena kecewa atas sikap tidak konsisten dan ketidakmampuan menjaga garis perjuangan.
Namun, ini bukan sekadar soal kecewa atau berbalik arah. Ini adalah bentuk refleksi politik. Ketika pemimpin gagal memimpin, maka sah bagi kader untuk mengambil sikap politik baru. Dalam konteks ini, langkah cabang-cabang yang memilih “balik badan” dari Arjuna-Dendy tidak bisa disebut sebagai pengkhianatan. Justru itu adalah bentuk koreksi atas ketidakmampuan mereka dalam menjaga amanah perjuangan.
GMNI bukan milik elit. GMNI adalah milik kader, milik rakyat, milik perjuangan. Ia tumbuh dari semangat kolektif, bukan dari kesepakatan meja makan atau transaksi kekuasaan. Ketika elit mulai gagal menjaga marwah organisasi, maka sudah waktunya kader turun tangan dan mengambil kembali kendali arah gerakan.
Momentum ini seharusnya menjadi refleksi besar bagi seluruh kader GMNI di Indonesia. Bahwa perjuangan tidak bisa disandarkan pada figur semata. Bahwa loyalitas tidak bisa dibangun di atas ketidakkonsistenan. Dan bahwa kepercayaan politik harus dijaga dengan integritas, bukan dengan manuver-manuver yang mencederai perjuangan.
Kini, pilihan ada di tangan kader. Apakah kita akan terus menunggu dan berharap pada elit yang tidak mampu memberi kepastian? Ataukah kita memilih untuk menyusun kekuatan baru, membangun kembali GMNI dari akar, dari bawah, dari semangat yang murni—tanpa syarat, tanpa basa-basi?
Yang jelas, GMNI tidak akan pernah mati. Tapi ia bisa saja dibajak, diselewengkan, dan dijual jika kita semua lengah. Dan jika itu terjadi, maka sejarah akan mencatat bahwa yang menyelamatkan GMNI bukan elit, tapi kader-kader biasa yang berani berdiri tegak di tengah badai.