SPPG Milik Meriani Picu Tragedi: LIRA Desak Penegakan Hukum, Bongkar Kelalaian Gubernur dan Bupati
Gubernur Bengkulu maupun Bupati Lebong seakan lepas tangan terhadap MBG. Tidak ada inspeksi, tidak ada kontrol kualitas, dan tidak ada pengawasan distribusi
Oleh: Vox Populi Vox Dei
JurnalBengkulu.com - Ratusan anak sekolah di Kabupaten Lebong terkapar lemas di ruang IGD setelah menyantap makanan dari dapur SPPG Yayasan Sriwijaya milik Meriani, mantan calon wakil gubernur Bengkulu 2024. Program yang digadang sebagai Makanan Bergizi Gratis (MBG) berubah jadi racun massal.
Data mencatat 404 korban, terdiri dari 362 siswa dan 3 guru. Hingga Kamis (28/8), 390 orang masih dirawat intensif. Ironi: program yang dimaksudkan untuk menyehatkan generasi, justru menjadi ancaman keselamatan.
Sekretaris DPW Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bengkulu, Aurego Jaya, menegaskan Meriani harus bertanggung jawab.
"Ratusan siswa jadi korban dari program yang katanya demi kesejahteraan. Meriani harus diperiksa secara transparan, Polri tidak boleh berhenti di penyegelan dapur, publik menunggu siapa yang tersangka,” tegasnya.
Namun, Aurego menambahkan, tragedi ini juga akibat longgarnya pengawasan pemerintah daerah. Baik Gubernur Bengkulu maupun Bupati Lebong seakan lepas tangan terhadap MBG. Tidak ada inspeksi, tidak ada kontrol kualitas, dan tidak ada pengawasan distribusi.
“Kalau gubernur dan bupati sejak awal serius mendukung program MBG, bencana ini tidak akan terjadi. Diamnya pemda adalah bukti abai. Bagaimana mungkin mereka bicara pembangunan besar, sementara soal perut anak-anak saja gagal dijaga?” katanya.
Yang lebih berbahaya, kasus ini bisa merusak nama baik program sosial kerakyatan Presiden Prabowo. Program MBG yang seharusnya mengangkat martabat rakyat, kini tercoreng hanya karena kelalaian daerah dan ambisi politik segelintir tokoh.
Fakta menunjukkan dapur SPPG yang dikelola Bartin Azib (40) menyalurkan makanan ke 34 sekolah dengan total 2.110 siswa penerima manfaat. Tapi alih-alih sehat, ratusan anak harus dirawat darurat.
Kini publik bertanya: di mana suara gubernur dan bupati saat anak-anak tumbang di rumah sakit? Apakah MBG dijalankan dengan standar kesehatan, atau hanya proyek politik untuk membangun citra?
Vox Populi Vox Dei menilai, kasus ini adalah tamparan keras bagi Pemprov Bengkulu dan Pemkab Lebong. Negara abai, daerah lalai, rakyat yang jadi korban.
Rakyat menunggu: Polri dan Kejaksaan harus bergerak cepat. Meriani harus ditersangkakan, dan gubernur serta bupati tidak boleh cuci tangan. Karena jika hukum tumpul, yang hancur bukan hanya perut anak-anak, tapi juga kepercayaan rakyat pada program Presiden Prabowo.