Tabir Terbuka: Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Didengarkan Bersama Dinas Dikbud Mengenai Penambahan Formasi THL
Bengkulu, JurnalBengkulun.com – Dalam pertemuan hearing bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, isu penting terkait aspirasi Tenaga Harian Lepas (THL) dan kekurangan tenaga guru menjadi fokus pembahasan. Saidirman, perwakilan dari instansi terkait, menyampaikan komitmen pemerintah untuk mencari solusi atas aspirasi THL, meski tetap memperhatikan keterbatasan anggaran.
“Kami memahami kebutuhan para THL yang menginginkan formasi lebih luas. Pemerintah akan berupaya memenuhi aspirasi ini sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran penggajian,” ungkap Saidirman.
Dalam hearing tersebut, Saidirman juga menyoroti kekurangan tenaga pengajar di Provinsi Bengkulu, yang saat ini mencapai sekitar 2.000 orang. Meski kebutuhan ini mendesak, ia menegaskan bahwa pemenuhannya harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi anggaran pemerintah provinsi.
Target pemenuhan formasi guru sebelumnya telah mencapai 30 persen, dan saat ini sudah meningkat menjadi 40 persen. Kami akan terus mengevaluasi agar kekurangan tenaga pengajar dapat diatasi, tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,tambahnya.
Pembahasan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam merespons tantangan di sektor pendidikan, sekaligus mendengarkan aspirasi para pekerja honorer. Selain memperluas formasi THL, pemerintah juga berupaya memastikan kualitas dan jumlah tenaga guru mencukupi untuk mendukung kebutuhan pendidikan di seluruh wilayah Bengkulu.
Hearing ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang tidak hanya menjawab kebutuhan tenaga pendidik, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan THL. Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan di sektor pendidikan dengan kebijakan yang realistis dan berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah dan DPRD ini menjadi harapan baru bagi tenaga kerja dan masyarakat Bengkulu. Dengan sinergi yang baik, aspirasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berpihak pada kepentingan publik. [adv]