Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi Gelar Reses di Sido Mulyo, Soroti Kesejahteraan Guru PAUD
JurnalBengkulu.com, Bengkulu - Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, menggelar kegiatan reses Masa Sidang ke-I Tahun 2026 di Kelurahan Sido Mulyo RT 14 RW 04, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Rabu (11/02/2026).
Kegiatan reses tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam sambutannya, Sumardi menegaskan bahwa menjaring aspirasi masyarakat merupakan tugas mulia yang diemban sebagai wakil rakyat.
“Reses ini adalah kewajiban dan tugas mulia dari masyarakat. Kami hadir untuk mendengar dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan warga Kelurahan Sido Mulyo,” ujar Sumardi.
Dalam dialog bersama warga, salah satu aspirasi yang mencuat datang dari anggota Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI). Mereka menyampaikan keluhan terkait kesejahteraan guru PAUD yang dinilai masih jauh dari layak.
Para guru PAUD mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebagian besar dari mereka menerima honor di bawah Rp500 ribu per bulan. Selain itu, mereka juga meminta adanya dorongan dari pemerintah agar guru PAUD mendapatkan sertifikasi, sehingga status dan kesejahteraannya bisa lebih terjamin.
Menanggapi hal tersebut, Sumardi menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi para guru PAUD hingga ke pemerintah pusat.
“Nanti kita perjuangkan sampai pusat dari guru yang nonformal menjadi formal. Karena saya sendiri yang akan menekan dan memperjuangkan, cap juga saya sendiri. Kalau kita mendengar ini tentu sedih, karena sejak usia nol tahun sampai 1.000 hari pertama kehidupan, yang mengolah dan mengisi pendidikan anak-anak kita adalah guru PAUD,” jelas Sumardi.
Ia berharap ke depan seluruh guru PAUD di Indonesia dapat memperoleh pengakuan formal serta kesejahteraan yang lebih baik.
“Semoga nanti jadi formal semua guru PAUD Indonesia, aamiin,” tutupnya.
Kegiatan reses berlangsung dengan penuh antusiasme warga yang berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat direalisasikan melalui kebijakan dan perjuangan di tingkat provinsi maupun pusat.
