Legislator Sebut Tak Ada Anggaran Khusus Untuk Penanganan Stunting
Jurnalbengkulu.com - Kendati penanganan stunting menjadi salah satu program yang difokuskan pemerintah, namun dari sisi pengalokasian anggaran ternyata untuk penanganan stunting tidak memiliki pos anggaran secara khusus.
Pernyataan itu diungkapkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler dalam keterangannya, pada Senin (26/6/2023)."Kalaupun ada anggaran, sifatnya sekedar perencanaan dan monitoring evaluasi (Monev) saja. Dimana dari kegiatan perencanaan dan monev itulah, salah satu outputnya untuk penanganan stunting. Kalau secara khusus pengalokasian yang pos anggarannya diperuntukkan bagi penangangan stunting, sudah saya pastikan tidak ada dalam APBD tahun ini," ujarnya.
Menurutnya, meskipun tidak memiliki pos anggaran khusus, namun kegiatan-kegiatan yang outputnya untukpenanganan stunting cukup banyak. Seperti pengalokasian anggaran untuk BPJS Kesehatan, salah satu outputnya juga penanganan stunting. Kemudian pemberdaan bidang ketahanan pangan, sosialisasi pernikahan dini dan lainnya.
“Untuk kegiatan yang langsung menyasar penanganan stunting belum terlihat. Misal pemberian vitamin atau asupan gizi untuk cegah stunting, itu belum ada. Kita bisa memaklumi, mengingat stunting kalau kita ibaratkan penyakit, ketika diobati tidak bisa langsung bisa sembuh begitu saja," jelas Ketua Komisi I DPRD Provinsi ini.
Senada juga disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, bahwa pengalokasian anggaran khusus untuk penanganan stunting itu tidak diatur dalam pedoman penyusunan APBD. Apalagi penanganan stunting ini bersifat lintas sektoral dan kolaborasi mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
Maka dari itu anggarannya lebih cenderung dicantolkan pada kegiatan lain, yang salah satu outputnya untuk penanganan stunting.“Memang ini sedikit menimbulkan tanda tanya, karena pada saat pemerintah fokus melakukan penanganan stunting, tapi alokasi anggarannya malah tidak ada," pungkasnya. (Adv)
