FABB Desak Polda Bengkulu Usut Dugaan Perambahan 750 Hektare Kawasan Hutan oleh PT SIL

JurnalBengkulu.com, Bengkulu - Dugaan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit kembali menjadi sorotan Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB). Kali ini, FABB mendesak aparat penegak hukum (APH) menindaklanjuti dugaan perambahan kawasan hutan yang diduga dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sandabi Indah Lestari (SIL) di Kabupaten Bengkulu Utara.

Dugaan tersebut berkaitan dengan pembukaan kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) pada Register 71, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menurut FABB telah dijadikan perkebunan kelapa sawit tanpa izin yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Koordinator FABB, Dedi Mulyadi, mengatakan pihaknya telah secara resmi melaporkan dugaan perambahan kawasan hutan tersebut ke Polda Bengkulu. Laporan itu disampaikan sebagai bentuk dorongan agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap aktivitas perusahaan di kawasan yang diduga masih berstatus hutan negara.

Menurut Dedi, pembukaan kawasan hutan yang diperkirakan mencapai ratusan hektare tersebut diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, hingga kini pihaknya menilai belum ada penanganan hukum yang memberikan kejelasan terhadap persoalan tersebut.

Ia juga mempertanyakan konsistensi penegakan hukum terhadap masyarakat dan perusahaan dalam persoalan pemanfaatan kawasan hutan.

"Kami berharap aparat penegak hukum, khususnya Polda Bengkulu, segera menindaklanjuti laporan FABB. Persoalan ini bukan hal baru, tetapi sudah berlarut-larut dan membutuhkan kepastian hukum," tegas Dedi kepada awak media.

Dedi menilai terdapat persoalan serius apabila masyarakat yang melakukan aktivitas di kawasan hutan dapat diproses secara hukum, sementara dugaan pembukaan kawasan hutan dalam skala besar oleh perusahaan belum memperoleh penanganan yang jelas.

"Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tidak memberikan kepastian terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan perusahaan. Masyarakat yang mencari berondolan sawit bisa ditangkap, masyarakat yang membuka kebun di kawasan hutan dapat dipenjara. Lantas, bagaimana dengan dugaan pembukaan kawasan hutan hingga ratusan hektare yang kami laporkan ini? Ada apa dengan penegakan hukum di Provinsi Bengkulu," ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa berdasarkan data dan informasi yang dihimpun FABB, kawasan yang dipersoalkan tersebut diperkirakan mencapai kurang lebih 750 hektare. Kawasan itu sebelumnya berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), kemudian berubah status menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) setelah tahun 2013.
FABB juga memperkirakan tanaman kelapa sawit di lokasi tersebut telah berusia sekitar 15 hingga 25 tahun.

Pihaknya turut mempersoalkan legalitas penguasaan lahan dan menyebut perusahaan diduga belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU), sementara kawasan yang dimaksud disebut masih berstatus kawasan hutan hingga saat ini.

Atas persoalan tersebut, Dedi mengungkapkan bahwa FABB sebelumnya telah menyampaikan laporan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu pada Juni 2025. Namun, berdasarkan arahan pihak Kejati Bengkulu, laporan tersebut diminta untuk disampaikan kepada Polda Bengkulu.

FABB menilai persoalan ini perlu ditangani secara serius karena menyangkut perlindungan kawasan hutan, kepastian hukum, serta pengawasan terhadap aktivitas perkebunan di wilayah yang diduga masih berstatus kawasan hutan.

Dugaan pelanggaran tersebut, menurut FABB, berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sementara itu, untuk memperoleh informasi dan konfirmasi berimbang, awak media telah berupaya menghubungi pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu guna meminta penjelasan terkait status kawasan hutan Register 71, perizinan perusahaan, serta dugaan aktivitas pembukaan lahan tersebut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak DLHK Provinsi Bengkulu belum berhasil dihubungi.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Sandabi Indah Lestari (SIL) maupun pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan mengenai dugaan yang disampaikan FABB.