PPDB Bengkulu Dilarang Ada Titipan, Waka I DPRD: Ini Perintah Langsung Gubernur

JurnalBengkulu.com, Bengkulu - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Bengkulu tahun 2026 mendapat sorotan serius dari Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain. Ia menegaskan, proses penerimaan siswa baru wajib berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik titipan.

Menurut Teuku, ketegasan tersebut bukan lagi sekadar imbauan biasa, melainkan perintah langsung dari Gubernur Bengkulu yang harus dipatuhi seluruh sekolah dan penyelenggara pendidikan.

“Kalau imbauan bukan lagi sekadar imbauan, tapi sudah perintah dari gubernur terkait aturan,” tegas Teuku, Selasa (12/5/2026).

Ia mengingatkan agar tidak ada lagi pihak-pihak tertentu yang mencoba “bermain” dalam proses PPDB dengan cara melanggar aturan demi meloloskan siswa tertentu.

“Jadi tidak boleh lagi melanggar aturan yang aneh-aneh,” ujarnya lugas.

Teuku secara khusus meminta Kepala Dinas Pendidikan serta seluruh kepala sekolah di Bengkulu untuk benar-benar patuh terhadap mekanisme PPDB yang sudah ditetapkan. Menurutnya, jalur penerimaan siswa sudah jelas, mulai dari zonasi, prestasi hingga perpindahan orang tua.

Karena itu, ia menegaskan calon siswa yang memang tidak memenuhi syarat tidak boleh dipaksakan masuk hanya karena adanya intervensi dari pihak tertentu.

“Kalau memang tidak layak masuk, jangan dipaksakan. Sistemnya sudah jelas, ada zonasi, prestasi, dan pindahan,” katanya.

Selain menyoroti praktik titipan, Teuku juga mengajak masyarakat agar tidak lagi terpaku pada sekolah-sekolah yang dianggap “favorit” di Kota Bengkulu seperti SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 5.

Menurutnya, kualitas SMA lain di Kota Bengkulu saat ini sudah sangat kompetitif dan layak menjadi pilihan masyarakat.

“SMA 8 sudah bagus, SMA 7 bagus, SMA 1 bagus, SMA 4 bagus, SMA 6 juga bagus,” jelasnya.

Ia mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemerataan kualitas pendidikan, termasuk melengkapi fasilitas sekolah-sekolah yang selama ini dianggap non-unggulan.

“Kami menghimbau kepada orang tua bahwa pada prinsipnya SMA-SMA di Kota Bengkulu rata-rata standarnya sudah bagus,” ujarnya.

Tak hanya di Kota Bengkulu, pemerataan kualitas pendidikan juga terus didorong hingga tingkat kabupaten. Teuku menegaskan fasilitas sekolah di daerah akan terus diperkuat agar siswa tidak perlu memaksakan diri sekolah jauh ke pusat kota.

“Di kabupaten juga begitu. Standarnya nanti kita samakan, yang fasilitasnya kurang akan kita lengkapi,” katanya.

Ia juga menyayangkan masih adanya siswa dari daerah kabupaten yang memaksakan diri masuk sekolah di kota meski jaraknya sangat jauh.

“Bahkan dari kabupaten banyak juga yang memaksa masuk SMA di kota. Jangan lagi lah,” tegasnya.

Dalam keterangannya, Teuku menilai keberhasilan siswa tidak ditentukan oleh nama besar sekolah, melainkan kemauan belajar dan etos kerja siswa itu sendiri.

“Kalau masuk SMA yang bagus tapi anaknya tidak mau belajar, ya sama saja,” cetusnya.

Masalah paling krusial dalam PPDB, lanjut Teuku, adalah praktik titipan oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh. Ia mengaku masih menerima laporan adanya warga yang tersingkir dari jalur zonasi karena kalah oleh “orang kuat”.

“Saya menemukan ada keluarga yang memang masuk radius zona, tapi karena ada titipan dari orang kuat, anak ini tersingkir,” ungkapnya.

Ia pun meminta seluruh pejabat, tokoh masyarakat, maupun pihak yang memiliki kekuasaan untuk tidak menekan kepala sekolah demi kepentingan pribadi.

“Kasih pengertian kepada orang-orang hebat, orang-orang kuat ini supaya jangan memaksakan seperti itu,” tuturnya.

Teuku juga mengaku prihatin terhadap posisi kepala sekolah yang sering berada di bawah tekanan akibat banyaknya permintaan titipan siswa.

“Kasihan juga kepala sekolahnya,” tutupnya.