Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 Disetujui
Jurnalbengkulu.com, Bengkulu - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018/ Sisa Perhitungan (Silpa), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (31/07/2019).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu yang telah bersama membahas, menela'ah dan memberi masukan terhadap Raperda APBD 2018/ Sisa Perhitungan. Masukan kritik dan saran sangat diharapkan demi kemajuan Provinsi Bengkulu kedepan.
Gubernur mengatakan, Pemprov Bengkulu juga menyampaikan terima kasih telah ada pembahasannya intensif dengan seluruh fraksi dan tentu ada kritik dan saran terutama terkait dengan Silpa. Kemudian dengan apa produktivitas serta aktivitas pengelolaan anggaran bisa ditingkatkan.
"Saya kira itu masukan berharga, menjadi catatan bagi seluruh OPD dan memang tadi sudah mendapatkan catatan-catatan itu dan pagi tadi kita sudah rapat internall dengan OPD agar gerak akselerasi penyerapan di 2019 bisa ini bisa dipercepat,” jelas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 disetujui seluruh fraksi DPRD Provinsi Bengkulu ini ditandai penandantangan Raperda oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri dan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu Suharto.
Dalam Rapat Paripurna Dengan Agenda Pendapat Akhir fraksi- fraksi Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 (Sisa Perhitungan) dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan penandatanganan keputusan bersama.
Ada beberapa catatan dari pendapat akhir fraksi, Helmi Paman juru bicara fraksi PDIP mengatakan, Raperda tentang silpa 2018 merupakan urgensitas. Raperda ini dinilai harus menjalankan disiplin anggran dan transplasi anggaran.
"Meminta komisi ll menindak lanjutinya agar tidak terulang lagi karena Silpa masih besar. Kedepan Pemprov harus menrancang progrm kegiatan yang tepat agar pengeloalan anggaran bisa maksimal," tegas Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bengkulu Helmi Paman.
Dari Fraksi Demokrat yang disampaikan Muharamin, Pemprov Bengkulu harus melakuan perbaikan pada silpa APBD 2018. Kedepan pemprov Bengkulu agar lebih memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kinerja OPD Provinsi yang belum maksimal sehingga penyerapan anggaran menjadi minim. Kendatipun demikian Demorat setuju akan Raperda tersebut dijadikan Perda," ujar Muharamin.
Sementara itu dalam kesempatan tersebut, diketahui Gubernur Rohidin Mersyah juga menyampaikan beberapa hasil kunjungan kerjanya ke Jermas dalam rangka memastikan Program Kerjasama Pemagangan 100 Putra-Putri Bengkulu.
Selain itu juga disampaikan terkait kunjungan kerja Gubernur Bengkulu ke Mumbay, India untuk memastikan secara langsung terkait kesiapan pembangunan Pabrik Minyak Goreng yang saat ini tengah berlangsung di Kabupaten Seluma.
“Dengan kunjungan kerja beberapa hari lalu ke India, sudah saya pastikan investasi sebesar 4,7 Terliun akan siap beroperasi paling lambat awal tahun depan. Hal ini karena saya juga telah melihat sendiri proses pembuatan mesin pengolahan minyak goreng,” pungkasnya.
Paripurna dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Keputusan Bersama terkait persetujuan Pengesahan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018/ Sisa Perhitungan (Silpa) menjadi Perda. (Mc)
