Manuver Helmi Hasan, Trio Pengeruk  Bukit Sanggul  Vs Mitos Emas 'Bantu Rakyat' Kata Syaiful

Opini Publik | Penulis : Vox Populi Vox Dei

JurnalBengkulu.com - Slogan Bantu Rakyat yang selalu diteriakkan Helmi Hasan, faktanya hanya mitos, tegas Syaiful Anwar, Ketua Green Sumatera.

Coba lihat Mukomuko, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Lebong, rakyat di sana tidak kaya oleh tambang atau sawit. Justru kerugian yang ditinggalkan: sungai rusak, tanah longsor, sumber air hilang, rakyat tetap miskin. Yang sejahtera ya pengusaha tambang, oknum kepala daerah, oknum aparat penegak hukum, oknum pejabat dinas. Itu faktanya.

Kerugian bukan sekadar retorika. Di Bengkulu Tengah, praktik tambang batu bara ilegal merambah di kawasan hutan lindung menimbulkan kerugian negara yang ditaksir sudah menembus Rp 300 miliar. Uang itu hilang bukan hanya karena kerusakan lingkungan yang tak ternilai, tapi juga potensi kebocoran pendapatan negara akibat produksi dan ekspor batu bara ilegal.

Beberapa nama sudah terseret diperiksa mantan Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli, Komisaris PT Tunas Bara Jaya Bebby Hussy, dan Direktur PT Tunas Bara Jaya Julius Soh. Mereka diperiksa Kejaksaan sebagai saksi karena diduga mengetahui alur perizinan tambang, memuluskan rantai produksi, dan membiarkan penjarahan kawasan hutan.

Danang, seorang jaksa penyidik, menegaskan: “Kami menduga banyak pelanggaran, termasuk perambahan hutan tanpa izin sah. Beberapa pekerja tambang sudah kami periksa untuk membongkar modus eksplorasi di luar izin resmi.”

Apa yang terjadi di Bengkulu Tengah hanyalah preview atau kilas balik kerusakan yang akan menimpa Seluma, jika Bukit Sanggul jadi tambang emas.

Bukit Sanggul: Dijual Trio Kepala Daerah di Meja Kekuasaan Oligarki Tambang

Bukit Sanggul bukan sekadar hutan lindung di peta. Ia rumah bagi 10 sungai besar yang menopang sawah, kebun, dan sumur ribuan keluarga Seluma. Tapi hari ini, jantung ekologi Bengkulu ini sah berubah status jadi lahan tambang emas, lewat trio peran: Rohidin Mersyah, Helmi Hasan, dan Teddy Rahman.

Mantan Gubernur Rohidin, sang arsitek awal, mengusulkan konversi 60.927 hektare hutan lindung Bengkulu menjadi hutan produksi lewat empat surat resmi ke Kementerian LHK. Dasarnya? SK Menteri LHK Nomor SK.533/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2023. 
Teddy Rahman, Bupati Seluma, meratifikasi lewat Perda RT/RW, didukung 7 dari 8 fraksi DPRD. 
Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu, menjadi operator politiknya: bolak-balik Jakarta, mengetuk pintu lingkar kekuasaan demi meloloskan PT Energi Swa Dinamika Muda dan PT Perisai Prima Utama.

Bocoran informasi menyebut, manuver Helmi Hasan ini dibayar mahal. Ada dugaan aliran dana oligarki tambang Rp 1–3 triliun untuk melicinkan izin dan menutup suara protes di pusat maupun lokal. Lagi-lagi, rakyat tidak dapat apa-apa—tanah yang diwariskan leluhur justru berubah kolam tailing.

Demokrasi yang Disandera, Konstitusi yang Dilanggar

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sudah tegas:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Tapi di Bukit Sanggul, pasal ini tinggal slogan. Partisipasi publik diabaikan. Dialog publik dicoret. Penetapan Perda RTRW hanya formalitas di rapat paripurna. Sisanya, negosiasi dilakukan di ruang ber-AC antara pengusaha tambang, oknum pejabat daerah, dan calo lobi di Jakarta.

Nyali Teddy Rahman: Diam atau Lawan

Teddy Rahman sebenarnya punya peluang menjadi pembela rakyat Seluma. Ia Bupati terpilih, bukan ditunjuk. Ia punya mandat rakyat, bukan sekadar mandat partai. Tapi faktanya? Ia lebih tunduk pada Helmi Hasan atasan partainya daripada pada rakyat Seluma yang tanahnya di ujung lumpur tambang.

Syaiful Anwar mengingatkan: 

“Kalau benar mau sejahterakan Seluma, harus ada Perda atau Perbub yang mewajibkan perusahaan tambang membayar langsung ke rakyat. Bukan cuma bagi-bagi saham 20% di atas kertas seperti yang dijanjikan Gubernur Helmi. Janji birokrasi belum tentu turun ke rakyat. Itu cuma ilusi.”

Friksi Istana: Lobi Helmi yang Blunder

Diduga bocor halus: Langkah Helmi Hasan bersama Elit Partai untuk menembus jalur Istana pun memicu friksi di lingkar dalam kekuasaan pusat. Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sekaligus orang kepercayaan Presiden Prabowo, dikabarkan menegur jalur lobi liar Helmi Hasan yang menerobos protokol resmi. Bukan hanya prosedural, ini juga merusak tata kelola pemerintahan.

Belajar dari Prabowo di Raja Ampat

Presiden Prabowo menunjukkan sikap tegas: menutup tambang nikel di Pulau GAG Raja Ampat yang merusak terumbu karang dan laut Papua. Keputusan ini membuktikan bahwa negara bisa tegas menolak eksploitasi yang tak berpihak pada rakyat dan lingkungan.

Pertanyaan untuk Helmi Hasan dan Teddy Rahman:  Kalau Presiden bisa, kenapa kalian tidak?

Solusi Hukum, Jalan Perlawanan

Hukum tidak pernah tidur. Rakyat masih bisa menempuh jalur konstitusional:

✅ UU 32 Tahun 2009 mewajibkan perlindungan lingkungan hidup.
✅ Pasal 66 UU 32/2009: rakyat punya hak memperjuangkan lingkungan yang bersih.
✅ Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945: sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
✅ MK bisa menguji legalitas Perda RTRW Seluma.
✅ KPK dan Kejaksaan wajib menelusuri aliran dana tambang.
✅ Presiden Prabowo berhak meninjau langsung Bukit Sanggul, sebagaimana menutup tambang di Raja Ampat.

Apa yang Harus Dilakukan

1️⃣ Helmi Hasan wajib usul revisi RTRW Provinsi, stop manuver tambang.
2️⃣ Teddy Rahman hentikan izin tambang di Seluma, cabut AMDAL, IUP, dan HGU.
3️⃣ DPRD Bengkulu & Seluma buka forum publik transparan, dengar suara rakyat.
4️⃣ Rakyat Seluma jangan diam. Bangun perlawanan lintas desa—guru, petani, mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, semua turun ke jalan.

Akhirnya: Sejarah Akan Bicara

Hari ini, trio Mantan Gubernur Rohidin–Helmi–Teddy mungkin seperti sedang bersulang di ruang rapat sambil membagi lahan tambang. Tapi kelak, buku sejarah akan menulis nama mereka sebagai penjual masa depan.

Bukit Sanggul tak butuh emas yang menenggelamkan kampung. Bukit Sanggul butuh sungai jernih, tanah subur, dan pemimpin waras.

 “Mereka menambang emas, tapi yang ditanam hanyalah nestapa.”

Seluma tidak butuh slogan ‘Bantu Rakyat’. Seluma butuh rakyat yang berani bicara.