Tujuh Murid SDN 59 Bengkulu Diduga Keracunan Usai Santap MBG, SPPG Bungkam

JurnalBengkulu.com, Bengkulu - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Tujuh murid SD Negeri 59 Kota Bengkulu diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan MBG, Jumat (4/9/2026).

Para murid dilaporkan mengalami sejumlah keluhan, mulai dari sakit perut, mual, pusing hingga muntah. Sebanyak tujuh murid bahkan harus mendapatkan penanganan medis dan sempat diarahkan dari puskesmas ke Rumah Sakit Harapan dan Doa (RSHD) Kota Bengkulu.

Peristiwa tersebut terjadi di SDN 59 yang berada di Jalan Bukit Barisan Karabela, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.

Kepala SDN 59 Sukmawati, M.Pd., melalui wali kelas, Ningrum, membenarkan adanya kejadian tersebut.

Menurut Ningrum, makanan MBG yang disalurkan Yayasan Damar Gizi Bangsa tiba di sekolah sekitar pukul 10.00 WIB. Setelah makanan dibagikan kepada murid, Ningrum kemudian memeriksa makanan yang disediakan khusus untuk guru.

Saat itulah ia menemukan sesuatu yang dinilai janggal.

“Setelah makanan dibagikan kepada anak-anak, saya kembali ke kantor dan memeriksa makanan yang ada di omprengan khusus untuk guru. Ternyata ada kejanggalan dan langsung dilaporkan kepada kepala sekolah serta operator. Selanjutnya diperintahkan untuk ditarik dan tidak dimakan. Ternyata anak-anak sudah ada yang makan,” ujar Ningrum, Jumat (4/9).

Tak berselang lama, sekitar 15 menit kemudian, sejumlah murid kelas IV mulai mengeluhkan sakit perut, mual, pusing hingga muntah.

Kondisi tersebut membuat pihak sekolah mengambil langkah cepat dengan membawa tujuh murid untuk mendapatkan pertolongan medis.

Kasus ini kemudian mendapat perhatian Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Neli Hartati, langsung mendatangi RSHD untuk melihat kondisi para murid.

Tak hanya memantau korban, Dinas Kesehatan juga menurunkan tim ke sekolah untuk mengambil sampel makanan yang diduga dikonsumsi para murid.

Sampel tersebut kini menjadi salah satu kunci untuk mengungkap penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa.

Pemeriksaan nantinya diharapkan dapat menjawab apakah keluhan para murid berkaitan dengan makanan MBG yang mereka konsumsi atau disebabkan faktor lain.

SPPG Bungkam, Yayasan Dikunci

Di tengah penanganan terhadap para murid, muncul persoalan lain yang tak kalah menyita perhatian: minimnya penjelasan dari pihak penyedia makanan.

Saat awak media mendatangi Yayasan Damar Gizi Bangsa untuk meminta konfirmasi terkait kejadian tersebut, suasana justru tertutup. Pintu yayasan tampak ditutup dan bahkan digembok menggunakan rantai.

Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang turut memantau kondisi korban di RSHD juga memilih tidak memberikan keterangan kepada wartawan.

Tidak ada penjelasan mengenai proses penyediaan makanan, pemeriksaan makanan sebelum didistribusikan maupun langkah evaluasi yang dilakukan setelah munculnya dugaan gangguan kesehatan pada murid.
Sikap bungkam tersebut tentu menimbulkan tanda tanya.

Ketika tujuh anak harus mendapatkan penanganan medis setelah menyantap makanan MBG, mengapa pihak yang mendistribusikan makanan justru memilih diam? 

Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena MBG merupakan program yang menyasar anak-anak dan menyangkut langsung aspek keamanan pangan serta kesehatan peserta didik.

Penyelenggara tidak hanya dituntut memastikan makanan memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memastikan makanan aman dikonsumsi. Mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan hingga makanan tiba di tangan siswa seharusnya berada dalam pengawasan ketat.

Terlebih, SPPG memiliki tenaga ahli gizi yang semestinya turut memastikan standar penyediaan makanan terpenuhi.

Jangan Berhenti di Pengambilan Sampel

Kasus di SDN 59 tidak semestinya berhenti pada penanganan korban dan pengambilan sampel makanan.

Jika hasil pemeriksaan nantinya menunjukkan adanya masalah pada makanan MBG, maka harus ditelusuri dari mana persoalan itu bermula. Apakah terjadi dalam proses pengolahan, penyimpanan, distribusi atau justru pada tahapan lainnya.

Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menyatakan makanan tidak menjadi penyebab gangguan kesehatan, penjelasan tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Transparansi menjadi penting karena yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas satu paket makanan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

Publik berhak mengetahui bagaimana makanan untuk anak-anak mereka diproses, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, bagaimana standar keamanan pangan diterapkan, serta apa langkah evaluasi setelah muncul kejadian seperti ini.

Dugaan gangguan kesehatan akibat MBG juga bukan isu yang bisa dianggap sepele. Setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi serius agar tidak terulang dan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Kini, perhatian tertuju pada hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu serta penjelasan resmi SPPG dan Yayasan Damar Gizi Bangsa.

Sebab ketika tujuh anak jatuh sakit setelah menyantap makanan yang seharusnya bergizi, publik tidak membutuhkan keheningan. Publik membutuhkan jawaban.